DEWAN

JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyesuaikan aturan pelaksanaan reses untuk menjawab kendala akses dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti pengurangan anggaran pada sejumlah urusan pemerintahan dalam Perubahan APBD 2026. Salah satu yang menjadi perhatian yakni anggaran pendidikan yang disebut berkurang hingga Rp986 miliar.

JATIMPOS.CO/TUBAN — Anggota DPRD Jawa Timur, Aulia Hany Mustikasari, memperjuangkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani di Kabupaten Tuban. Sebanyak 11 kelompok tani menerima bantuan alsintan prapanen untuk mendukung efisiensi pengolahan lahan dan produktivitas pertanian.

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – DPRD Kabupaten Madiun bersama Bupati Madiun Hari Wuryanto menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (20/8/2026).

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menampung sejumlah keluhan warga saat menggelar reses masa sidang II tahun 2026 di Kelurahan Miji Baru 3, Kecamatan Kranggan, Minggu (23/8/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dinilai masih terpusat di Surabaya Raya. Kondisi tersebut disebut terlihat dari masih ditemukannya jalan dan sekolah rusak hingga fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga dokter di sejumlah daerah.

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN — DPRD Kabupaten Madiun menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Senin (24/8/2026).

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – DPRD Kota Mojokerto mematangkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tahun 2026. Ketiga Raperda tersebut mengatur penataan infrastruktur telekomunikasi, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kota Surabaya mulai memasuki tahap penting. DPRD Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tengah membedah persoalan yang selama ini membuat sebagian besar pekerja belum tersentuh perlindungan Jamsostek.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur menyoroti realisasi Belanja Modal hingga Semester I 2026 yang baru mencapai 16,37 persen. Padahal, dalam Perubahan APBD Jatim 2026, alokasi Belanja Modal meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp2,16 triliun.