JATIMPOS.CO/SAMPANG — Bupati Sampang H. Slamet Junaidi melantik Direktur RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang di Pendopo Trunojoyo, Jumat (5/6/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memperkuat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit daerah.

JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER -  Bupati Jember, Muhammad Fawait, didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyerahkan berbagai bantuan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) secara simbolis Bertempat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember, Sabtu (6/6/2026) pukul 15.00 WIB.

JATIMPOS.CO/KOTA PASURUAN – Pemerintah Kota Pasuruan bersama aparat kepolisian dan pemangku kepentingan terkait menyoroti maraknya operasional becak bermotor (bentor) yang dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum. Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Panggungrejo, Jumat (5/6/2026).

JATIMPOS.CO/KOTA PASURUAN — Dugaan korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Agung di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) memicu perhatian sejumlah elemen masyarakat di daerah. GENTA Bangsa menilai pengusutan perkara tidak cukup berhenti pada dugaan penerimaan uang, tetapi juga perlu menelusuri mekanisme yang menentukan pihak-pihak yang memperoleh akses mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

JATIMPOS.CO/KLATEN. Upaya menghidupkan kembali kejayaan tembakau di Kabupaten Klaten terus dilakukan. Tahun 2026, PTPN I Regional 5 memperluas areal tanam tembakau dari sebelumnya 25 hektare menjadi 50 hektare. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor, tetapi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat setempat.

JATIMPOS.CO/PASURUAN- Dugaan maraknya penjualan tanah kavling yang dikembangkan menjadi perumahan tanpa legalitas lengkap di wilayah Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, mendapat sorotan dari pemerintah daerah. Masyarakat diminta tidak tergiur harga murah sebelum memastikan status perizinan dan kepastian hukum lahan yang ditawarkan.