DEWAN

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Sejumlah fraksi DPRD Jawa Timur menilai besarnya anggaran pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas layanan maupun hasil pembangunan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur meminta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung program bantuan sosial, kesehatan, dan infrastruktur dasar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Sejumlah fraksi DPRD Jawa Timur menilai keberhasilan pelaksanaan APBD tidak lagi cukup diukur dari tingginya realisasi pendapatan maupun serapan anggaran. Mereka meminta Pemprov Jatim mengubah orientasi pengelolaan APBD agar lebih menitikberatkan pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO-Komisi II DPRD Kota Mojokerto mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPerakim) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Senin (13/7/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Transportasi Berbasis Aplikasi mulai dibahas dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada Agustus 2026. Raperda inisiatif DPRD tersebut ditargetkan rampung dan disahkan pada tahun ini.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menilai serapan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 masih rendah. Banggar mencatat realisasi belanja pada sektor tersebut baru mencapai 86,64 persen, sementara Belanja Modal Tanah terealisasi 83,77 persen dari target yang ditetapkan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan berbagai catatan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan anggaran ke depan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menilai belum ada kebutuhan penambahan penyertaan modal baru kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebelum audit kinerja setiap BUMD dituntaskan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki babak penting. DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum seluruh fraksi, Senin (13/7/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) belanja pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.