DEWAN

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skenario penanganan multi-bencana menyusul aktivitas vulkanik sejumlah gunung api, termasuk Gunung Semeru di Jawa Timur.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan atas penurunan pagu anggaran Dinas Pendidikan dalam Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp104,5 miliar.

JATIMPOS.CO//PAMEKASAN — DPRD Kabupaten Pamekasan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna, Senin (7/9/2026).

JATIMPOS.CO // SURABAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur mengingatkan agar anggaran di sektor kebudayaan, kepemudaan dan olahraga tidak hanya menghasilkan kegiatan atau event.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama DPRD Jatim menyepakati tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim Perseroda.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tambahan anggaran sekitar Rp1,235 triliun dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 tidak sekadar dibelanjakan untuk mengejar serapan.

JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menegaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab.

JATIMPOS.CO//SUMENEP - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Molyadi memberi perhatian khusus bagi penyintas lumpuh Sulistiara (25), warga Kampung Jeruk Porot, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.

JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan setiap perubahan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

JATIMPOS.CO // SURABAYA – Sejumlah kejadian dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur. Fraksi tersebut mendorong evaluasi terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.