JATIM POS online
Portal Berita Jawa Timur 
JATIMPOS.CO/TUBAN – Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein didampingi Sekretaris Daerah Budi Wiyana menerima kunjungan studi banding anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Kedatangan mereka berkaitan dengan pengelolaan parkir di Tuban yang penghasilannya cukup fantastis.
JATIMPOS.CO/JOMBANG - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebuah program yang dibuat Pemerintah Pusat untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.
JATIMPOS.CO/TUBAN – Tak ada hentinya pemerintah membuat masyarakatnya Deg-deg Plas”. Setelah naiknya iuran BPJS Kesehatan, kali ini masyarakat petani akan kembali “digoyang”.
JATIMPOS.CO/SUMENEP - Salah satu Bakal Calon Bupati (Bacabub) Sumenep, Fattah Jasin berharap bisa mengembalikan kejayaan Kabupaten Sumenep melalui berbagai sektor.
JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN - Wali Kota Madiun, Maidi menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa karena telah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
JATIMPOS.CO/GRESIK - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam PC PMII Gresik mendatangi Kantor DPRD setempat menuntut agar BPJS Kesehatan Dibubarkan, Jumat (3/1).
JATIMPOS.CO/SIDOARJO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerahkan tim penyidik untuk menggeledah sejumlah ruang kerja para tersangka kasus dugaan korupsi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pendopo Delta Wibawa yang menetapkan 6 orang tersangka.
JATIMPOS.CO/BATU - Sebanyak 40 lebih karyawan Hotel dan Wisata Pemandian Air Panas Alam (PAPA) Songgoriti belum terpenuhi haknya. Pasalnya wisata yang dikelola pihak Pemkab Malang di bawah PD Jasa Yasa ini belum membayarkan upah karyawannya selama 6 bulan.
JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi meninjau lokasi banjir di Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Rabu sore (08/01/2020).
JATIMPOS.CO//SIDOARJO- Puluhan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kembali berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait ketidak puasan atas kinerja pemerintah selama Tahun 2019.
