JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan-Partai Solidaritas Indonesia (PPP-PSI) DPRD Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jawa Timur untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum lintas kabupaten/kota. Usulan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Erick Komala, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (19/10/2026).
Erick menilai pengelolaan transportasi publik di Jawa Timur perlu disatukan agar layanan antarmoda lebih terkoordinasi. Menurutnya, selama ini pengaturan trayek dan operasional angkutan umum masih berjalan secara terpisah.
“Selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri ada Dinas Perhubungan dan BUMD Trans Jatim, dimana Dishub mengatur trayek, BUMD Trans Jatim mengoperasikan bus, KAI punya jadwal sendiri, Angkot dikelola Organda, akibatnya tumpang tindih trayek,” jelas Erick.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PPP-PSI mengusulkan pembentukan badan pengelola yang melibatkan unsur Dinas Perhubungan, BUMD, dan para ahli. Fraksi tersebut menilai koordinasi diperlukan tanpa harus membentuk BUMD baru.
“Harapan Kami Fraksi PPP-PSI atas Raperda ini memerintahkan Gubernur membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabagtara (Jatim Bagian Utara dan Sejenisnya) atau BPTJ Jatim dan bukan BUMD baru yang boros, tapi Badan Layanan dari unsur Dishub, BUMD dan para Ahli,” kata Erick.
Selain pembentukan badan pengelola, PPP-PSI mengusulkan integrasi fisik, layanan, dan tarif. Skema tersebut mencakup konektivitas halte dan stasiun, sinkronisasi jadwal dalam satu aplikasi, serta sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk berbagai moda transportasi.
Fraksi PPP-PSI mencontohkan integrasi halte Trans Jatim, Suroboyo Bus, angkutan kota, dan stasiun kereta api. Penumpang diharapkan dapat berpindah moda dengan lebih mudah tanpa harus menghadapi kendala konektivitas fasilitas.
“Integrasi Tarif: 1 Kartu / 1 QRIS untuk semua moda. Dari Bangkalan ke Banyuwangi cukup tap 1 kartu, subsidi silang dari rute gemuk ke rute sepi,” papar Erick.
PPP-PSI juga mengingatkan agar kebijakan transportasi terintegrasi tidak hanya berpusat di kawasan metropolitan. Fraksi tersebut menilai pemerataan layanan perlu menjangkau wilayah lain, termasuk Madura Raya, Tapal Kuda, dan Matraman.
“Transportasi terintegrasi jangan hanya berpusat di Gerbangkertosusila, Aglomerasi Malang Raya, Kediri Raya, Madiun Raya, namun daerah Tapal Kuda, Madura Raya dan Matraman juga membutuhkan,” ujar Erick.
Dalam pelaksanaannya, PPP-PSI mengusulkan penerapan integrasi transportasi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Fraksi tersebut mengusulkan prioritas pada 2027–2029 mencakup Gerbangkertosusila, Malang Raya, Probolinggo-Pasuruan, dan Kediri Raya.
“Transportasi Publik bukan sekedar memindahkan/mengantar orang dari Kota A ke Kota B, justru sebaliknya transportasi Publik adalah alat pemersatu Jawa Timur, jika transportasi terintegrasi, maka: Anak Madura bisa mudah sekolah di Surabaya; Petani di Jember bisa mudah jual produk ke Pasar di Malang; Santri bisa pulang kampung dengan aman dan murah,” katanya.
“Oleh karena itu, kami Fraksi PPP-PSI mohon kepada Pimpinan Dewan untuk melanjutkan Raperda ini ke pembahasan berikutnya baik Komisi D maupun di Pansus. Jangan biarkan wilayah Jawa Timur menjadi Provinsi yang kaya jalan tol, tapi miskin transportasi rakyat,” pungkasnya. (zen)
