JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur menyoroti masih banyaknya produk peternakan di Jawa Timur yang dijual dalam bentuk mentah. Kondisi tersebut dinilai membuat peternak belum menikmati nilai tambah dari pengolahan hasil ternak.
Juru bicara Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim, Erick Komala, menyampaikan hal itu saat membacakan tanggapan fraksi terhadap pendapat Gubernur Jawa Timur mengenai Raperda inisiatif DPRD tentang Pengembangan Hilirisasi Peternakan, Senin (19/10/2026).
Erick menyebut Jawa Timur memiliki potensi peternakan besar, tetapi sebagian besar produknya belum diolah menjadi barang bernilai tambah. Ia menilai keadaan tersebut membuat peternak masih bergantung pada penjualan bahan baku.
“Keberadaan Provinsi Jawa Timur adalah lumbung ternak Nasional, dimana produksi telur, daging ayam, sapi, dan susu kita menempati 3 (tiga) besar Nasional. Populasi sapi potong 4,8 juta ekor, ayam 250 juta ekor. Namun ironisnya selama ini 80 % produk peternakan kita masih dijual dalam bentuk mentah/live. Peternak hanya jadi ‘penjual bahan baku’,” kata Erick.
“Dan nilai tambah lari ke industri pengolahan di luar daerah, akibatnya harga di tingkat peternak murah saat panen, mahal saat lebaran,” sambungnya.
Fraksi PPP-PSI menilai hilirisasi dapat meningkatkan nilai ekonomi produk peternakan melalui pengolahan menjadi berbagai produk siap jual. Upaya itu mencakup pengolahan telur, susu, daging, kulit, hingga limbah peternakan.
“Hilirisasi artinya mengubah telur jadi telur asin/powder, susu jadi yoghurt/keju, daging jadi sosis/kornet, kulit jadi kerajinan, kotoran jadi biogas/pupuk organik,” kata Erick.
Untuk mendukung hilirisasi, Fraksi PPP-PSI mengusulkan pembangunan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan hasil peternakan. Usulan tersebut meliputi rumah potong hewan unggas modern, fasilitas penyimpanan dingin, gudang telur, serta sentra pengolahan kulit, susu, dan daging.
Fraksi PPP-PSI juga mengusulkan insentif lahan dan kemudahan perizinan bagi investor yang membangun industri pengolahan hasil peternakan. Selain itu, pengembangan hilirisasi dinilai perlu melibatkan peternak rakyat, koperasi, pesantren, UMKM, dan industri melalui kemitraan yang adil.
“Kami tidak anti tengkulak, tapi kami ingin tengkulak itu adalah Koperasi Santri (ponpes), KDMP, dan BUMDes, bukan korporasi luar,” kata Erick.
Dalam tanggapannya, Fraksi PPP-PSI turut mengusulkan pemanfaatan 30 persen dana bergulir dan kredit usaha dari Bank Jatim untuk mendukung hilirisasi peternakan. Fraksi tersebut juga meminta pelaksanaan program dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Fraksi PPP-PSI berharap Raperda inisiatif DPRD Jatim tentang Pengembangan Hilirisasi Peternakan dapat menjadi landasan bagi pengembangan industri pengolahan hasil ternak.
“Fraksi PPP-PSI memohon kepada Pimpinan DPRD untuk melanjutkan Raperda ini ke tahap pembahasan selanjutnya, dengan menyempurnakan sesuai saran, masukan dan pendapat Gubernur dengan menambahkan klausul "dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah",” pungkasnya. (zen)
