DEWAN

JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan setiap perubahan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

JATIMPOS.CO // SURABAYA – Sejumlah kejadian dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur. Fraksi tersebut mendorong evaluasi terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan atas penurunan pagu anggaran Dinas Pendidikan dalam Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp104,5 miliar.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Sriatun enggan memberikan tanggapan ketika dimintai komentar terkait kasus dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo.

JATIMPOS.CO // SURABAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur mengingatkan agar anggaran di sektor kebudayaan, kepemudaan dan olahraga tidak hanya menghasilkan kegiatan atau event.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyampaikan sederet catatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tambahan anggaran sekitar Rp1,235 triliun dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 tidak sekadar dibelanjakan untuk mengejar serapan.

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO – Arah pengelolaan keuangan daerah Kota Mojokerto memasuki babak baru. Pemerintah Kota Mojokerto bersama DPRD Kota Mojokerto resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO//SUMENEP - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Molyadi memberi perhatian khusus bagi penyintas lumpuh Sulistiara (25), warga Kampung Jeruk Porot, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD-P) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain kebutuhan jamban bagi warga miskin, efektivitas pengelolaan sampah, dan pengadaan gerobak sampah, ditemukan pula ketidaksinkronan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).