JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto mengapresiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Apresiasi itu diserahkan langsung oleh Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto dalam acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Kabupaten Madiun 2024 di Lapangan Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jum'at (6/12/2024) pagi.
Selain Disdukcapil apresiasi yang sama juga diberikan kepada Puskesmas Sumbersari, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
Menurut Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, prestasi ini merupakan kali pertama Pemkab Madiun mendapatkan predikat dalam penganugerahan zona integritas tingkat nasional.
"Ayo segenap masyarakat Kabupaten Madiun untuk bersama-sama menjaga arah bangsa ini tetap maju dan produktif, demi kesejahteraan dan masa depan NKRI bebas dari korupsi," ucapnya.
Lebih lanjut, dia katakan peringatan Hakordia 2024 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama memberantas korupsi dan mendorong terciptanya budaya antikorupsi.
Komitmen Pemkab Madiun dalam pencegahan korupsi ini pun patut diapresiasi. Karena hal ini dibuktikan dengan berbagai capaian. Seperti skor area intervensi pencegahan korupsi (MCP) KPK tahun 2023 mencapai 93,51 persen, managemen resiko indeks dengan skor 2,989, indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,93 dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) level 3, skor hasil survey penilaian integritas (SPI) tahun 2023 naik menjadi 80,08 atau dengan capaian terjaga. Serta indeks reformasi birokrasi sebesar 82,32 dengan kategori A. (jum).
