JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN - Perempuan memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan. Karena, selain sebagai salah satu pilar negara dan ibu bangsa, perempuan adalah pendidik utama dan pertama bagi putra putrinya. Oleh sebab itulah dengan partisipasi perempuan, proses pembangunan akan berjalan lebih cepat dan merata.

" Perempuan merupakan potensi bagi daerah, jika daerah ingin maju maka potensi perempuan harus dikelola dengan baik agar mampu berperan sebagaimana yang diharapkan, " jelas Wali Kota Madiun Maidi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan di Ballroom The Sun Hotel Madiun, Selasa (11/2/2020).

Menurut Wali Kota Madiun, perempuan harus mampu meningkatkan kualitas dirinya dan berkontribusi langsung dalam proses pembangunan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi program pembangunan.

" Perempuan merupakan potensi bagi sebuah daerah. Jika daerah ingin maju, maka potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar mampu berperan seperti yang diharapkan," ungkapnya.

Musrenbang Perempuan di Ballrom The Sun Hotel Madiun

---------------------------------

Lebih lanjut dikatakan, sejak tahun 2000 Pemerintah Indonesia telah mengukuhkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarasutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Hal itu diperkuat dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, diperkuat lagi dengan Surat Edaran bersama Menkeu, MenPPN, Mendagri, dan Meneg PP dan PA tahun 2013 tentang strategi nasional perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Pemerintah Kota Madiun juga melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang Perempuan.

" Musrenbang Perempuan ini menjadi sarana dan ajang menyampaikan kebijakan dan Program Perempuan (PKK) menjadi dasar penyusunan program perencanaan pembangunan daerah, " ungkap Maidi.

Menurutnya, Musrenbang menjadi saluran artikulasi kepentingan masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu juga untuk memastikan keterlibatan, akses, kontrol dan manfaat yang setara antara laki - laki dan perempuan dalam proses Musrenbang.

Wali Kota Madiun berharap dengan Musrenbang Perempuan ini tercipta sinkronisasi Program Perempuan (PKK) dan program pemerintah dalam pencapaian target mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkungannya.

" Ini merupakan komitmen semua pihak untuk terus berupaya mewujudkan Kota Ramah Gender dapat terlaksana, " pungkasnya. (Adv/jum).