JATIMPOS.CO/SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026 mengalokasikan anggaran penyelenggaraan jalan provinsi sebesar Rp394,66 miliar atau sekitar 69,07 persen dari total anggaran Dinas PU Bina Marga. Dari jumlah tersebut, Rp191,9 miliar diperuntukkan bagi pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan rutin, berkala, serta rekonstruksi jalan.
Besarnya alokasi tersebut mendapat perhatian DPRD Jawa Timur, khususnya terkait kesiapan infrastruktur jalan menjelang arus mudik Lebaran. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menegaskan bahwa pekerjaan pemeliharaan harus dituntaskan lebih awal agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat.
Ia menyebut, DPRD Jatim sebelumnya telah mengawal penyelesaian pekerjaan jalan pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, terutama di ruas-ruas jalan provinsi dengan tingkat lalu lintas tinggi.
“Kami kawal bahwa seluruh perbaikan termasuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berkala itu harus selesai sebelum Natal. Alhamdulillah pekerjaan itu bisa selesai sebelum Natal, khususnya jalan-jalan yang memang dilalui oleh masyarakat umum, jalan-jalan provinsi yang kemudian di situ ada potensi arus lalu lintasnya cukup tinggi,” paparnya.
Untuk memastikan kesiapan menghadapi mudik Lebaran, Komisi D DPRD Jatim berencana turun langsung ke lapangan. Inspeksi mendadak (sidak) akan dilakukan guna mengevaluasi hasil pekerjaan jalan tahun 2025 sekaligus melihat kesiapan program perbaikan tahun 2026.
“Kita coba sidak lapangan hasil pekerjaan dari 2025 maupun perencanaan program yang akan dilakukan pada tahun 2026, dan tentunya masalah proses kesiapan mudik Lebaran itu,” ungkap Khusnul Arif, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, percepatan pekerjaan perbaikan jalan harus dibarengi dengan pengaturan lalu lintas yang baik agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar selama proses pengerjaan.
“Pun demikian nanti kami akan dorong dan meminta DPU Bina Marga untuk memastikan ketika memang ada pekerjaan perbaikan, ya perlu dipastikan arus lalu lintasnya supaya bisa lancar, jangan sampai terganggu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu dipercepat khususnya pekerjaan yang dalam waktu dekat ini,” lanjutnya.
Selain jalan provinsi, DPRD Jatim juga menaruh perhatian pada kondisi jalan nasional non-tol yang berada di wilayah Jawa Timur. Meski menjadi kewenangan pemerintah pusat, Khusnul menyebut pihaknya tetap menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kerusakan jalan nasional.
“Bicara terkait perbaikan jalan nasional, kami bisanya meneruskan aduan dari masyarakat, masukan dari masyarakat, usulan dari masyarakat bahwa ada beberapa titik spot jalur nasional ini yang memang perlu perbaikan, perlu maintenance,” tandasnya.
Ia menekankan bahwa kondisi jalan nasional sangat berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, terutama bagi kendaraan roda dua yang tidak dapat melintas di jalan tol.
“Bahwa ketika itu jalan nasional, kami akan terus berkoordinasi dan mendorong perwakilan dari pemerintahan pusat yang ada di Jawa Timur ini juga sigap, juga bisa turun ke lapangan,” paparnya.
“Intinya ketika ada respon atau masukan dari masyarakat bahwa jalan ini perlu perbaikan, harapan saya adalah pemerintah pusat terbuka untuk segera memperbaiki sebelum ada hal yang tidak diinginkan itu terjadi,” pungkasnya. (zen)
