JATIMPOS CO/ KOTA MOJOKERTO, – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gununggedangan menjadi forum strategis bagi warga dan pemerintah dalam merumuskan prioritas pembangunan tahun 2027. Kegiatan yang digelar pada Senin (19/1) tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Musrenbang tingkat kelurahan se-Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, hadir membuka kegiatan sekaligus menyampaikan arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027 yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi dan sosial berbasis daya saing sektor unggulan daerah. Tema pembangunan tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan secara konkret hingga level kelurahan.
Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menyampaikan bahwa tantangan global yang masih berdampak pada perekonomian nasional menuntut daerah untuk lebih adaptif dan mandiri. Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki setiap wilayah.
“Kelurahan harus mampu membaca peluang dan mengembangkan potensi unggulannya. Ketahanan ekonomi dan sosial budaya menjadi fondasi penting agar daerah tetap tangguh menghadapi berbagai dinamika,” ujarnya.
Pada Musrenbang tersebut, Ning Ita menyoroti keberadaan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) serta Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Gununggedangan sebagai peluang penggerak ekonomi warga. Menurutnya, dua program tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha lokal untuk terhubung dengan program nasional.
“SPPG dan KKMP ini bukan sekadar program, tapi kesempatan. Masyarakat bisa terlibat sebagai pemasok bahan pangan, pelaku usaha, hingga pengelola produk unggulan melalui koperasi,” jelasnya.
SPPG yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi produk pangan lokal. Sementara KKMP berfungsi sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang memperkuat peran koperasi dalam mengelola dan memasarkan hasil produksi masyarakat.
Lebih lanjut, Ning Ita juga menyampaikan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran kelurahan akibat kebijakan nasional, pembangunan di Gununggedangan tetap mendapatkan dukungan dari lintas perangkat daerah. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembangunan di wilayah tersebut tercatat mencapai lebih dari Rp1,6 miliar.
“Dengan keterbatasan anggaran, Musrenbang menjadi sarana penting untuk menentukan skala prioritas. Program yang dipilih harus benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. ( din)
