Buntut PP 85/2021, Nelayan Pamekasan Desak Pemkab Tolak Kebijakan Menteri KKP
JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengajak pemerintah setempat agar ikut serta menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republika Indonesia (KKP RI). Kebijakan Menteri KKP RI yang dianggap mencekik nelayan yaitu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomer 85 tahun 2021, Pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tarif Pungutan Hasil Perikanan (PNBP-PHP) terhadap nelayan yang menggunakan kapal berkapasitas 30 GT kebawah.