JATIMPOS.CO/MOJOKERTO-Komisi II DPRD Kota Mojokerto mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPerakim) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Senin (13/7/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Kota Mojokerto itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Arie Hernowo, selaku Koordinator Komisi II, didampingi Ketua Komisi II Santoso Bekti Wibowo dan seluruh anggota komisi.
Dalam pertemuan pertama, jajaran Komisi II berdialog dengan Kepala Dinas PUPRPerakim, Endah Supriyani, untuk membahas kesiapan operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Mojokerto. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas tersebut sebagai salah satu syarat kelengkapan usulan program.
Komisi II menilai kesiapan pengelolaan IPLT harus dipastikan sejak awal agar fasilitas yang dibangun dapat beroperasi secara berkesinambungan dan mampu meningkatkan pelayanan sanitasi bagi masyarakat.
Setelah itu, RDP dilanjutkan bersama Bapperida Kota Mojokerto yang dihadiri Sekretaris Bapperida, Nara Nupiksaning Utama, ST, CGCAE. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan capaian pelaksanaan anggaran hingga semester pertama Tahun Anggaran 2026.
Hasil evaluasi menunjukkan serapan anggaran Bapperida berada di peringkat empat tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Capaian tersebut dinilai mencerminkan pelaksanaan program yang berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Moeljadi, menegaskan bahwa RDP merupakan bagian dari tugas pengawasan DPRD untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Komisi II mendukung seluruh program strategis perangkat daerah, tetapi kami juga berkewajiban memastikan proses perencanaan hingga pelaksanaannya berlangsung secara akuntabel. Untuk IPLT, kami berharap mampu meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, sedangkan capaian serapan anggaran Bapperida yang baik harus terus dipertahankan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana," ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Karena itu, Komisi II berharap koordinasi dengan seluruh OPD terus diperkuat sehingga program pembangunan maupun pelayanan publik di Kota Mojokerto dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (din)
