JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa APBD Jatim 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi harus menjadi instrumen percepatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra H. Budiono, S.Sos. dalam rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda APBD 2026 di Kantor DPRD Jatim, Sabtu (15/11/2025).
“Fraksi Partai Gerindra berkomitmen mengajukan rekomendasi yang realistis namun tajam, agar APBD tidak hanya berfungsi sebagai anggaran, tetapi juga alat mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Budiono.
Ia menyoroti bahwa pendapatan daerah dalam APBD 2026 mengalami penurunan signifikan sekitar 6,94 persen atau Rp1,96 triliun dibanding proyeksi sebelumnya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mencatat masih adanya upaya mempertahankan target kinerja pembangunan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang porsinya mencapai sekitar 66 persen dari total pendapatan.
Menurut Budiono, pajak daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), tetap menjadi kontributor utama PAD.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong penguatan pemungutan pajak melalui digitalisasi pengawasan dan pelaporan, serta pemutakhiran basis data wajib pajak.
Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,8 triliun atau 24 persen dibanding alokasi 2025 akibat berkurangnya DAU, DAK dan DBH juga dinilai menjadi tantangan serius bagi pembiayaan program prioritas.
“Hal ini menimbulkan tantangan dalam pembiayaan program prioritas,” tegas Budiono.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya manajemen aset daerah yang lebih produktif. Budiono mendorong BPKAD mengoptimalkan pemanfaatan aset idle melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan percepatan digitalisasi database aset, sehingga dapat menopang peningkatan PAD.
Di sisi lain, kinerja BUMD dinilai perlu diperkuat agar lebih efisien dan mampu meningkatkan setoran dividen. Fraksi Gerindra mendorong renegosiasi kontrak kerja sama dengan BUMD strategis, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi aset BUMD.
“Meskipun belanja modal menurun, sektor infrastruktur harus tetap menjadi prioritas, terutama untuk perbaikan jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan sarana pendidikan serta kesehatan,” kata Budiono.
Terkait efisiensi pengelolaan anggaran, Fraksi Gerindra menekankan perlunya reformasi fiskal, pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien, dan penajaman prioritas belanja.
“Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagai instrumen keseimbangan fiskal harus dimaksimalkan dengan mempercepat pelaksanaan program dan distribusi manfaat yang lebih cepat dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan analisis tersebut, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah rekomendasi kunci. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan pemanfaatan teknologi agar PAD dapat tumbuh maksimal.
Kedua, revitalisasi BUMD melalui evaluasi menyeluruh dan penataan ulang anak perusahaan yang tidak efisien.
“Ketiga, pengelolaan aset daerah: Meningkatkan pengelolaan aset yang tidak terpakai dan mendigitalkan inventarisasi aset untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah,” papar Budiono.
Keempat, konsolidasi belanja daerah dengan memangkas belanja yang tidak efektif dan mengalihkan ke program prioritas berprinsip value for money, memastikan setiap rupiah anggaran tepat guna dan berorientasi pada hasil konkret.
“Kelima, evaluasi program: Lakukan audit dan evaluasi terhadap program-program yang ada untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan target kinerja,” ujar Budiono.
Fraksi Gerindra berharap seluruh rekomendasi tersebut tidak hanya dicatat sebagai masukan, tetapi benar-benar menjadi instruksi kerja bagi eksekutif dalam pelaksanaan APBD 2026. (zen)
