JATIMPOS.CO/JAKARTA — Di tengah padatnya agenda pemerintahan di Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Hari Wuryanto, tetap berkomitmen mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Program ini berlangsung selama dua pekan, mulai 4 hingga 18 November 2025, di Jakarta dan Singapura.
Menariknya, dari 26 peserta yang terdiri atas para kepala daerah se-Indonesia, Hari Wuryanto menjadi satu-satunya bupati dari Provinsi Jawa Timur yang terpilih mengikuti kegiatan strategis tersebut. Setibanya di Lemhannas, pria yang akrab disapa Mas Hari Wur itu langsung menjalani registrasi peserta dan pemeriksaan kesehatan, sebelum kemudian dinyatakan layak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KPPD Angkatan II.
“Kegiatan ini seperti rutinitas biasa, hanya saja karena diselenggarakan di Lemhannas dan sebagian di luar negeri, tentu perlu kesiapan fisik dan mental,” ujar Hari Wur.
Ia menambahkan, meski harus meninggalkan Kabupaten Madiun cukup lama, roda pemerintahan di daerah tetap berjalan. “Kami tetap bisa berkoordinasi dengan Wakil Bupati. Kegiatan KPPD hanya berlangsung pada siang hari, sementara malam hari bisa kami gunakan untuk komunikasi dan laporan, kecuali jika ada agenda resmi,” jelasnya.
Membangun Kepemimpinan Negarawan
KPPD yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu (5/11/2025) di Gedung Lemhannas RI ini dihadiri pula oleh Gubernur Lemhannas Dr. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Dalam amanatnya, Mendagri menekankan pentingnya memperkuat rasa nasionalisme, wawasan Nusantara, serta pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 bagi para kepala daerah.
“Diharapkan setelah mengikuti KPPD, para peserta memiliki karakter kenegarawanan yang makin kuat, dan hal ini akan berdampak positif pada masyarakat yang mereka pimpin,” ujar Tito.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas menuturkan bahwa KPPD dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah, khususnya dalam memahami empat konsensus kebangsaan, ketahanan nasional, serta komunikasi pemerintahan yang efektif.
Setelah mengikuti pembekalan di Lemhannas, para peserta akan melanjutkan kegiatan ke Singapura. Di sana, mereka akan mempelajari sistem pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga manajemen transportasi dan pengelolaan sampah — termasuk studi banding ke sekolah yang menerapkan Merit-Based Governance (MBG).
Usai kunjungan ke Singapura, peserta akan kembali ke Jakarta untuk menyusun strategic plan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, yang berfokus pada program prioritas di daerah masing-masing.
Hari Wur menilai, kegiatan KPPD menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kegiatan seperti ini sangat bagus untuk menyamakan persepsi dan menyinergikan program agar benar-benar fokus pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan pelayanan publik. “Di tengah efisiensi, kita harus mencari solusi agar pelayanan masyarakat tetap optimal. Salah satunya dengan mengedepankan kebersamaan dan peran aktif tokoh masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat itu, Bupati Madiun berharap hasil dari KPPD tidak berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan pelayanan publik di daerah. Karena bagi Mas Hari, menjadi pemimpin bukan hanya soal memimpin, melainkan juga tentang bagaimana menjadi teladan yang mengayomi dan membangun dengan hati seorang negarawan. (jum).
