JATIMPOS.CO/JAKARTA – Pemerintah Kota Surabaya kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data akurat dan terpercaya. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) trilateral antara Pemerintah Kota Surabaya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilangsungkan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, pada Rabu (21/5/2025).
Kerja sama strategis ini bertujuan memperkuat penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik pembangunan daerah yang terintegrasi, valid, dan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Ruang lingkup kerjasama meliputi pemadanan data, pertukaran informasi, pengembangan sistem statistik, serta peningkatan kapasitas SDM. Kerjasama ini juga mencakup dukungan kegiatan sensus, survei, dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang menjadi landasan kebijakan pembangunan di masa depan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya rekonsiliasi data antar instansi sebagai langkah fundamental untuk mencegah tumpang tindih informasi dan memperjelas arah kebijakan publik. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atas gagasan inovatifnya yang kini menjadi contoh bagi daerah lain. Menurut Tito, komunikasi yang efektif dan keberanian Wali Kota Eri dalam memulai inisiatif ini menjadi kekuatan utama yang mendorong lahirnya kerjasama trilateral tersebut.
“Saya melihat ini sebagai langkah maju. Model kerjasama yang dimulai di Surabaya akan kami dukung penuh agar bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Melalui sinergi ini, kita bisa menghasilkan data yang benar-benar bisa dijadikan dasar dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Tito.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa inisiatif ini bermula dari rapat bersama Kementerian Perumahan yang menyoroti kebutuhan akan data kemiskinan yang valid. Dalam pertemuan itu, muncul gagasan untuk menyatukan data sosial ekonomi dalam satu sistem yang dikoordinasi langsung oleh BPS. Eri menyebut bahwa pihak BPS bahkan terkejut dengan kelengkapan dan ketepatan data yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya hingga ke tingkat Rukun Warga (RW). Data ini mencakup jumlah rumah, kepala keluarga, dan status tinggal warga yang diperbarui secara harian.
“Kota Surabaya memiliki sistem data yang akurat dan terstruktur dengan baik. Ini menjadi alasan utama kenapa kerjasama ini dibentuk, karena kami ingin agar seluruh kebijakan pemerintah bisa didasarkan pada data yang benar,” tutur Eri.
Ia menargetkan, dalam waktu satu bulan ke depan, proses integrasi data antara Pemkot Surabaya, BPS, dan Bappenas bisa rampung sepenuhnya. Langkah lanjutannya, seluruh kepala daerah se-Indonesia akan diundang oleh Mendagri dan Menteri Bappenas untuk menyaksikan secara langsung hasil nyata dari integrasi data ini.
Eri berharap, model data tunggal ini bisa menjadi standar nasional yang diterapkan tidak hanya di Surabaya, tapi juga di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Ia meyakini bahwa melalui integrasi data ini, program pengentasan kemiskinan dan kebijakan publik lainnya akan menjadi jauh lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyampaikan apresiasinya atas cepatnya respon Pemkot Surabaya dalam menindaklanjuti diskusi terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menegaskan komitmen BPS untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui survei dan sensus, serta memastikan data yang dikumpulkan diverifikasi dan divalidasi oleh berbagai stakeholder, termasuk Dukcapil.
“Data yang berkualitas adalah fondasi utama dalam pembangunan. Kami optimis melalui kerjasama ini, pelayanan publik di Kota Surabaya akan semakin terintegrasi dan seluruh kebijakan akan lebih tajam karena didasari data yang valid secara nasional,” ujar Amalia.
Kerjasama trilateral antara Pemkot Surabaya, Kemendagri, dan BPS bukan hanya menjadi langkah penting dalam perbaikan tata kelola data, tapi juga menandai babak baru dalam pembangunan berbasis informasi yang akurat. Dengan menjadikan Surabaya sebagai pilot project data tunggal nasional, Indonesia selangkah lebih dekat menuju kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat. Jika berhasil direplikasi, model ini akan menjadi lompatan besar dalam mewujudkan pemerintahan digital yang responsif, transparan, dan efisien di seluruh nusantara.(fred).
