JATIMPOS.CO // LAMONGAN — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan menggelar kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga, perkumpulan masyarakat, organisasi jurnalis, serta berbagai elemen masyarakat.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Penguatan Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendukung Pembangunan dan Mewujudkan Kondusivitas Wilayah” dan berlangsung di Gedung Handayani, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut menjadi forum komunikasi antara pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat.
Berdasarkan surat undangan Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Nomor 200.1.2/157.1/413.206/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, pimpinan organisasi, lembaga, dan perkumpulan di Kabupaten Lamongan diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut atau menugaskan perwakilan.
Bakesbangpol: Ormas Harus Menjadi Mitra Strategis
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Johny Indrianto Firmansyah, S.STP., M.Si., mengatakan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu elemen penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kondusivitas wilayah maupun menjalankan pembangunan.
“Organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan harus terus diperkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kondusivitas wilayah maupun mendukung pembangunan.”
Ia mengatakan komunikasi terbuka diperlukan agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Kami berharap organisasi kemasyarakatan dapat menjadi mitra strategis pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari solusi ketika muncul berbagai persoalan di masyarakat. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, tetapi harus dikelola dengan komunikasi, kedewasaan dan semangat menjaga kepentingan bersama.”
Menurut Johny, forum komunikasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dapat menjadi ruang untuk bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, serta membangun komunikasi dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat.
KJL: Sinergi Jangan Berhenti pada Seremonial
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komunitas Jurnalis Lamongan (KJL), Ferry Fadli.
Dari perspektif organisasi jurnalis, Ferry menilai forum tersebut penting karena mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi jurnalis dalam satu ruang komunikasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa sinergi harus memiliki makna yang lebih substantif dan tidak berhenti pada agenda pertemuan atau kegiatan seremonial.
“Kami melihat kegiatan seperti ini sangat penting. Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi jurnalis memiliki ruang dan fungsi masing-masing, tetapi semuanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu bagaimana menciptakan Lamongan yang aman, kondusif dan terus berkembang.”
Menurut Ferry, kolaborasi antara pemerintah dan pers harus dibangun melalui keterbukaan informasi, profesionalitas, serta penghormatan terhadap independensi jurnalistik.
“Bagi organisasi jurnalis, sinergi bukan berarti kehilangan independensi. Justru dengan komunikasi yang baik, informasi yang diterima masyarakat bisa semakin berkualitas. Pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dan programnya secara terbuka, sementara pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.”
Pers Tetap Kritis dan Berbasis Data
Ferry menegaskan hubungan baik antara pemerintah dan media tidak boleh dimaknai sebagai bentuk keberpihakan pers terhadap pemerintah.
Menurutnya, komunikasi yang sehat diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi dari berbagai perspektif.
Di tengah arus informasi digital dan media sosial, Ferry mengatakan organisasi jurnalis memiliki tanggung jawab untuk mendorong anggotanya melakukan verifikasi dan menjaga kualitas informasi sebelum dipublikasikan.
“Di era digital, tantangan kita bukan hanya bagaimana menyampaikan informasi dengan cepat, tetapi juga bagaimana memastikan informasi tersebut benar, berimbang dan tidak menimbulkan kegaduhan. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan pers sangat diperlukan, tanpa menghilangkan fungsi kontrol dan independensi media.”
Menurut Ferry, kondusivitas daerah bukan berarti menghilangkan kritik. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, menurutnya, dapat menjadi masukan dalam proses perbaikan kebijakan publik.
“Kritik bukan berarti berseberangan dengan pemerintah. Kritik yang berbasis data justru bisa menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan. Sebaliknya, pemerintah juga perlu melihat pers sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi publik.”
Media dan Kondusivitas Daerah
Ferry menambahkan, menjaga kondusivitas daerah bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah dan aparat, melainkan juga melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan media sesuai fungsi masing-masing.
Menurutnya, media memiliki peran dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Karena itu, pemberitaan perlu berpegang pada prinsip faktualitas, keberimbangan, verifikasi dan kode etik jurnalistik.
“Media mempunyai kekuatan dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, organisasi jurnalis harus mendorong anggotanya untuk tetap berpegang pada kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi dan memberikan ruang yang proporsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah persoalan.”
Menurut Ferry, pers menjalankan fungsi penyampaian informasi sekaligus kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Membangun Lamongan Membutuhkan Kolaborasi
Kegiatan pembinaan yang digelar Bakesbangpol Lamongan tersebut mempertemukan pemerintah dengan berbagai organisasi masyarakat dan organisasi jurnalis.
Dalam kegiatan itu, komunikasi lintas elemen menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dan kondusivitas wilayah.
Bakesbangpol Kabupaten Lamongan memiliki tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk pembinaan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan dini dan penanganan konflik, serta penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan.
Ferry Fadli mengatakan KJL siap berkontribusi dalam membangun komunikasi publik di Kabupaten Lamongan dengan tetap mempertahankan profesionalitas dan independensi pers.
“Kami dari KJL tentu menyambut baik ruang komunikasi seperti ini. Pers harus tetap independen, tetapi independensi tidak berarti menutup diri dari komunikasi dengan pemerintah maupun organisasi masyarakat. Justru komunikasi yang sehat akan membuat informasi publik semakin berkualitas dan masyarakat mendapatkan perspektif yang lebih utuh.”
Menurut Ferry, komunikasi antara pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi jurnalis perlu tetap menghormati fungsi dan independensi masing-masing.
“Kami berharap komunikasi yang terbangun dapat berjalan secara terbuka dan profesional. Pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pers memiliki peran masing-masing dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Iswt)
