JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan PT Sarana Multi Infrastruktur tanda tangani akta pembiayaan infrastruktur jalan dan pembiayaan pariwisata dan perkotaan di Ruang Paringgitan Pendopo Mànggala Praja Nugraha, Selasa (21/4/2026).
Penandatanganan akta ini menjadi penanda percepatan pembangunan bebebeapa ruas jalan yang telah direncanakan oleh Pemkab Trenggalek dan DPRD tinggal selangkah lagi.
Selain pembiayaan infrastruktur jalan Pemkab Trenggalek dan PT SMI juga menyepakati pembiayaan untuk penataan pariwisata Kabupaten Trenggalek dan juga percantikan kota. Pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan trafik kunjungan wisata sehingga perekonomian masyarakat bisa bergerak.
Untuk pembiayaan infrastruktur jalan sendiri sebesar Rp41 miliar. Sementara untuk pembiayaan pariwisata dan perkotaan nilainya sebesar Rp29 miliar, sehingga totalnya sebesar Rp70 miliar. Sedangkan jangka waktu dari 2 pembiayaan tersebut selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Dimulai sejak pencairan dana masuk.
Dalam penandatanganan kerjasama pembiayaan ini, PT SMI diwakili oleh Faaris Prasnawa selaku Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, sedangkan dari Pemkab Trenggalek diwakili oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Dalam penandatanganan ini, perwakilan PT SMI, Faaris Prasnawa menyambut baik keputusan Bupati Trenggalek yang telah membuat terobosan terkait finaching untuk bisa memberikan solusi bagi pembangunan infrastruktur di Trenggalek.
"Kami hari ini mensupport inisiatif tersebut dengan memberikan dua pembiayaan untuk dua kegiatan. Yaitu untuk jalan dan juga pariwisata," katanya.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI menyebut, kerja sama tersebut bukan yang pertama. Saat pandemi Covid-19, pihaknya juga bermitra dengan Pemkab Trenggalek untuk proyek jalan dan rumah sakit yang hasilnya kini telah dirasakan, baik dari sisi operasional maupun peningkatan pendapatan daerah.
Ia menambahkan, Bupati Trenggalek kerap menegaskan bahwa pembiayaan bukanlah beban, melainkan upaya percepatan pembangunan di daerah.
“Total pembiayaan sebesar Rp70 miliar dengan skema seperti proyek infrastruktur sebelumnya di daerah. Pencairan dilakukan berdasarkan progres proyek guna memperkuat akuntabilitas dan tata kelola, serta memastikan realisasi kegiatan. Pembiayaan ini berlaku hingga akhir masa jabatan bupati dan tidak melampaui masa jabatan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan, proses pembiayaan tersebut telah dirancang sejak tahun lalu dan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Menurutnya, skema pembiayaan sudah dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu sumber pendanaan.
“Ini bukan ujug-ujug. Sejak awal sudah kita siapkan dalam dokumen RPJMD sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam penyusunan APBD 2026 yang dibahas tahun sebelumnya, DPRD telah menyepakati opsi pembiayaan tersebut. Namun, nilai pembiayaan sempat mengalami perubahan karena adanya asumsi penurunan transfer keuangan daerah.
“Awalnya kita proyeksikan mampu sampai Rp150 miliar. Setelah dihitung kembali berdasarkan rasio kemampuan keuangan daerah, realisasinya berada di angka Rp70 miliar. Angka itu yang kemudian kita maksimalkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arifin mengatakan, penggunaan anggaran tersebut juga melalui pembahasan bersama DPRD. Ia menilai, jika seluruh pembiayaan hanya difokuskan pada pembangunan jalan, dampaknya tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jalan memang membuka akses, tetapi tidak otomatis menghasilkan PAD, kecuali di kawasan bisnis. Karena itu, kita perlu proyek yang bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pemkab Trenggalek, lanjut dia, akhirnya memutuskan untuk mengarahkan pembiayaan pada pengembangan kawasan perkotaan dan sektor pariwisata. Penataan kawasan perkotaan diyakini mampu meningkatkan aktivitas dan lalu lintas ekonomi yang pada akhirnya memunculkan peluang usaha baru.
Sementara di sektor pariwisata, pengembangan tidak hanya difokuskan pada destinasi yang sudah populer, tetapi juga menyasar lokasi yang masih memiliki potensi namun belum optimal.
“Kalau hanya fokus ke tempat yang sudah ramai, kita tidak akan punya sumber pendapatan baru. Karena itu, kita sentuh beberapa lokasi agar muncul pusat-pusat ekonomi baru,” ujarnya.
Beberapa kawasan yang menjadi perhatian antara lain Pantai Prigi yang pernah menjadi destinasi unggulan, serta Goa Lowo yang sempat mengalami penurunan kunjungan sejak pandemi.
Selain itu, pengembangan juga diarahkan ke kawasan Dilem Wilis yang dinilai memiliki potensi wisata berbasis alam dan perkebunan, termasuk kopi. Ia mencontohkan keberadaan investasi swasta seperti area glamping yang mulai diminati wisatawan.
Menurut Arifin, pengembangan infrastruktur dan destinasi wisata secara terintegrasi diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru. Apalagi jika didukung proyek strategis nasional dan peningkatan kualitas jalan di wilayah tersebut.
Ia juga mencontohkan keberhasilan pembiayaan sebelumnya pada sektor kesehatan. Pendapatan rumah sakit daerah yang sebelumnya sekitar Rp20 miliar, kini meningkat signifikan setelah pembangunan fasilitas baru melalui skema pembiayaan.
“Sekarang pendapatannya hampir Rp140 miliar. Selisih itu kita gunakan, antara lain, untuk membantu masyarakat miskin yang tidak tercover program jaminan kesehatan. Karena kemampuan APBD terbatas, pembiayaan bisa menjadi solusi untuk mendorong perubahan,” tandasnya. (Ard).
