JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menilai kesiapan anggaran, khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT), menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur, menyusul banjir yang melanda Kabupaten Situbondo.
Ia mengatakan banjir tersebut merupakan peristiwa yang relatif jarang terjadi dan memerlukan respons lintas pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Banjir di Situbondo merupakan sebuah peristiwa yang agak lama tidak terjadi karena biasanya air laut tidak setinggi ini,” ujar Sri Untari, Jumat (23/1/2026).
“Maka kecepatan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menangani masalah ini harus segera dilakukan,” sambungnya.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyalurkan bantuan awal berupa perlengkapan darurat dan sembako untuk memenuhi kebutuhan sementara warga terdampak, termasuk kebutuhan kesehatan.
Namun demikian, Sri Untari menilai ke depan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan dana darurat agar tidak mengalami kendala anggaran saat bencana terjadi.
Menurutnya, perubahan kondisi alam berpotensi meningkatkan frekuensi kejadian serupa, termasuk banjir rob di wilayah pesisir.
“Dana darurat atau Belanja Tidak Terduga harus tetap disiapkan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, meskipun anggarannya tidak besar karena memang ada pemangkasan-pemakasan,” katanya.
Selain kesiapan anggaran, ia juga menekankan pentingnya kesiapan BPBD agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terutama untuk membantu kebutuhan darurat masyarakat di lapangan.
Sri Untari menambahkan, pemerintah daerah juga perlu mulai memperhatikan risiko jangka menengah, khususnya terkait keberadaan permukiman yang berada terlalu dekat dengan garis pantai. Peningkatan muka air laut, menurutnya, berpotensi terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
“Kesiapsiagaan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha perlu dibangun bersama agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih baik,” ujarnya. (zen)
