JATIMPOS.CO/SURABAYA - DPRD Surabaya menanggapi serius temuan dugaan ketidaktepatan sasaran penerima Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Program yang dirancang untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu tersebut diduga dinikmati oleh anak-anak pejabat dan keluarga dengan tingkat penghasilan orang tua yang tergolong tinggi.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyampaikan pandangannya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/2025). Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan kuliah seharusnya benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Jika ditemukan penerima yang tidak sesuai dengan kriteria, tentu hal itu perlu diluruskan. Harapannya, bantuan pendidikan ini benar-benar dirasakan oleh mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan,” ujar Ajeng.
Menurutnya, Program Beasiswa Pemuda Tangguh harus mampu menjangkau mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Selain itu, penerima beasiswa lama juga tidak boleh ditinggalkan, melainkan perlu terus dikawal dan didampingi hingga mendapatkan akses pendidikan yang layak di universitas.
Ajeng menambahkan, Pemkot Surabaya saat ini berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui konsep satu keluarga satu sarjana. Oleh karena itu, pendataan keluarga pada kelompok desil 1 hingga desil 5 harus dilakukan secara akurat dan terintegrasi sampai ke pihak universitas, baik PTN maupun PTS.
“Kami juga mencermati bagaimana mekanisme pembiayaan di PTS. Harapannya, bantuan sebesar Rp2,5 juta itu benar-benar dapat membantu mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin, sehingga mereka tidak perlu menambah beban biaya dan bisa lebih fokus belajar,” jelasnya.
Terkait dugaan salah sasaran, Ajeng menegaskan bahwa penerima beasiswa yang terbukti berasal dari keluarga mampu perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika hasil verifikasi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian, maka bantuan tersebut sebaiknya dicabut agar kuota dapat dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan.
Di momen berbeda, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa penerima beasiswa yang dinilai tidak tepat sasaran tidak hanya berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, tetapi juga dari instansi pemerintah provinsi hingga badan usaha milik negara (BUMN).
“Untuk saat ini kami belum menyampaikan secara rinci dari instansi mana saja. Namun, memang terdapat penerima beasiswa yang merupakan anak pejabat, baik dari BUMN maupun dari lingkungan pemerintahan,” ujar Eri di lobby Balai Kota (23/1).
Eri menegaskan, apabila ditemukan anak pejabat dari lingkungan Pemkot Surabaya yang menerima beasiswa tidak sesuai ketentuan, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.
Ia menjelaskan, salah satu faktor membengkaknya anggaran beasiswa adalah mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, padahal skema beasiswa pada prinsipnya diperuntukkan bagi mahasiswa yang lolos melalui jalur seleksi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan beban biaya yang harus ditanggung Pemkot Surabaya menjadi cukup besar.
Eri memastikan, mahasiswa dari keluarga miskin dan prasejahtera tetap menjadi prioritas penerima bantuan hingga lulus.(fred).
