JATIMPOS.CO/JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menilai capaian program hilirisasi industri nasional belum memberikan dampak optimal bagi nilai tambah di dalam negeri.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).
Novita menyampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi selama ini masih kerap diukur secara terbatas, terutama dari sisi angka produksi dan kinerja ekspor, tanpa diiringi peningkatan nilai tambah domestik serta dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kawasan industri.
“Sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Ini alarm serius. Jika yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini jelas kebocoran ekonomi,” tegas Novita.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, hilirisasi seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, bukan semata mengejar target ekspor.
Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada pasar global justru memperlihatkan kerentanan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi.
Selain aspek ekonomi, Novita juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri serta integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan industri hijau.
Ia mengapresiasi perusahaan yang mulai menerapkan praktik industri hijau, namun mengingatkan agar transformasi tersebut dilakukan secara menyeluruh.
“Industri hijau memang harus dipaksakan. Tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Apakah insentif itu benar-benar terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal, dan penguatan daya saing produk nasional," ujarnya.
Ia menambahkan, insentif energi hijau dan kebijakan hilirisasi juga perlu disinergikan dengan pembinaan serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.
Lebih lanjut, legislator asal Trenggalek tersebut mendorong Kementerian Perindustrian untuk memperkuat pasar domestik sebagai fondasi, sebelum melakukan ekspansi ekspor secara agresif.
“Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat,” pungkasnya. (ard)
