JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Sebanyak 3.900 guru ngaji di kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendapat kartu BPJS Ketenagakerjaan. Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut diberikan secara simbolis oleh Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan RB Fattah Jasin pada saat acara launching BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru Ngaji, di Mandhapa Agung Ronggosukawati, Pamekasan, Rabu (8/2/2023).
Launching BPJS Ketenagakerjaan Guru Ngaji itu tampak dihadiri langsung oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Hadi Purnomo dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan serta puluhan guru ngaji.
Wabup Pamekasan RB Fattah Jasin mengatakan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum yang langsung bertanggung jawab kepada presiden dan presiden juga menjalankan amanah undang-undang dasar 1945, bahwa hak yang oleh pemerintah itu kesejahteraan termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lain sebagainya.
"Maka kita harus berkolaborasi dengan tidak hanya dengan BPJS ketenagakerjaan, karena apa namanya kita akan terus penuhi sampai semaksimal mungkin. Contoh, guru ngaji kurang lebih ada 6000 orang yang baru ikut 4000, maka dengan cara-cara yang tadi barangkali dengan APBD yang terbatas, ada anggaran anggaran lain yang bisa seperti DD juga bisa, ADD juga bisa dari CSR juga. Maka sampai kapanpun kita harus berkolaborasi dengan BPJS ketenagakerjaan," kata Wabup Fattah Jasin usai acara Launching BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru Ngaji di Pamekasan.
Menurut Wabup Fattah Jasin, ada sekitar 4000 guru ngaji yang tercover BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 ini. Dan untuk tahun depan, lanjut dia, dipastikan akan tercover secara menyeluruh.
"Guru ngaji akan kita ikutkan dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," paparnya.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk guru ngaji tersebut akan ditanggung oleh Pemkab melalui dana APBD dan dana transfer lainnya.
"Kita sumber pembiayaan kita kan banyak, dari PAD, iya mungkin dari dana alokasi umum dan mungkin dana transfer yang lain seperti dana bagi hasil cukai itu kan ada untuk kesejahteraan. Itu halal dipakai untuk program BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan," terang Wabup Fattah Jasin.
"Intinya kerjasama dengan BPJS akan terus sampai semua masyarakat tercover, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Tapi konteksnya kalau ini kan tematik, kalau kesehatan kan umum. Kalau ini tematik bagi pekerja nah karena sudah ada jaminan," tambahnya.
Terpisah, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Hadi Purnomo mengatakan, bahwa launching BPJS Ketenagakerjaan untuk guru ngaji merupakan bagian awal Pemkab Pamekasan kepada para guru ngaji.
"Di sini tahap awal memang baru 3.900 peserta dan saat ini mau bertambah menjadi 5.000. Kemudian, setelah saya banyak diskusi sama Pak Wabup, banyak potensi yang bisa dilindungi lagi. Seperti, petani, nelayan atau masyarakat atau pekerja yang miskin," ujarnya.
Menurutnya, para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bagi masyarakat miskin iurannya akan ditanggung oleh pemerintah, bahkan bisa melalui CSR dari perusahaan terdekat.
Kata dia, program dasar jaminan sosial Ketenagakerjaan ada dua yaitu kematian dan kecelakaan kerja. Manfaatnya, dengan iuran sangat murah minimal Rp 16.800 (enam belas ribu delapan ratus) manfaatnya, bahwa kalau meninggal biasa ahli waris dapat 42 juta, meninggal karena kecelakaan dapat 70 juta, terus anaknya diselingi dengan beasiswa dari TK sampai Perguruan Tinggi, 2 orang anak nilainya 174 juta.
"Kalau terjadi kecelakaan terus menyebabkan dia harus dirawat maka diobati tidak ada batasan wilayahnya. Seluruh biaya itu ditanggung oleh BPJS. Karena BPJS ditunjuk oleh negara untuk mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan," pungkasnya. (did)
