JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Bondowoso. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah pencegahan kematian ibu dan bayi di daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi mengatakan, monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan daerah.
“Kita berharap melalui kegiatan ini nanti ada rekomendasi yang kemudian menjadi policy atau kebijakan daerah yang bisa diimplementasikan dalam rangka menurunkan kematian ibu dan bayi,” kata Fathur Rozi, Selasa (29/9/2026).
Menurut dia, penanganan AKI dan AKB tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kader posyandu hingga organisasi kemasyarakatan.
Karena itu, sejumlah elemen masyarakat dilibatkan dalam upaya tersebut, termasuk Tim Penggerak PKK, Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, pemerintah desa dan kader posyandu.
“Ini bukan hanya kerja sektor kesehatan saja, tapi kerja kolaboratif seluruh elemen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Ini kerja kolektif bersama,” ujarnya.
Fathur mengatakan, berdasarkan data sementara, jumlah kematian ibu di Bondowoso saat ini tercatat sebanyak 15 kasus. Angka tersebut masih sama dengan periode sebelumnya dan pemerintah daerah berharap tidak terjadi penambahan kasus.
Sementara itu, angka kematian bayi di Bondowoso masih berada pada kisaran 90 kasus. Meski demikian, angka tersebut disebut telah lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso dr. Moh. Jasin mengatakan, kedatangan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menjadi bagian penting untuk memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah daerah.
“AKI-AKB di Bondowoso masih tinggi, makanya perlu kita lakukan langkah-langkah teknis yang tujuannya untuk menurunkan AKI-AKB,” katanya.
Dia menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya diarahkan kepada Dinas Kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat melibatkan berbagai sektor di Bondowoso.
Ia menyebut, dari 15 kasus kematian ibu, sebagian besar terjadi setelah proses persalinan, yakni pada masa nifas. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemantauan kesehatan ibu harus tetap dilakukan setelah melahirkan.
Adapun salah satu penyebab utama kematian ibu di Bondowoso adalah hipertensi dalam kehamilan, termasuk preeklampsia. Selain itu, terdapat pula kasus kematian yang berkaitan dengan penyakit penyerta.
“Yang paling tinggi penyakit penyerta itu jantung. Ada empat orang karena penyakit jantung,” ujarnya.
Menurut Jasin, terdapat enam kasus kematian ibu yang berkaitan dengan penyakit penyerta. Beberapa di antaranya bahkan telah memiliki riwayat penyakit jantung sebelum hamil dan sebelumnya sudah mendapatkan anjuran medis untuk menunda atau tidak menjalani kehamilan.
Wilayah dengan jumlah kematian ibu yang relatif tinggi antara lain Kecamatan Sumber Wringin, Tegalampel, Maesan dan Tlogosari. Masing-masing wilayah tersebut tercatat terdapat dua kasus kematian. Jasin menegaskan data tersebut merupakan wilayah kecamatan, bukan jumlah kematian berdasarkan puskesmas.
Untuk mencegah bertambahnya kasus, Dinas Kesehatan Bondowoso mendorong masyarakat mempersiapkan kehamilan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan dapat dimulai sejak calon pengantin dan dilanjutkan segera setelah kehamilan diketahui.
Dirinya juga mengimbau keluarga agar tidak menyembunyikan kehamilan dan segera mengakses layanan kesehatan. Pemeriksaan kehamilan setidaknya dilakukan enam kali, dengan pemantauan berkelanjutan hingga masa nifas selama 42 hari setelah melahirkan.
“Kalau ada kehamilan, tidak usah disembunyikan. Sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan, utamanya puskesmas, untuk kita lakukan pemeriksaan sejak awal,” katanya.
Ia menambahkan, pemantauan sejak awal diperlukan untuk mengetahui apakah seorang ibu masuk kategori risiko tinggi. Jika ditemukan faktor risiko, tenaga kesehatan dapat melakukan pendampingan lebih intensif hingga persalinan dan masa nifas.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan pencegahan masalah kesehatan lain, termasuk stunting. Menurutnya, pemenuhan gizi ibu harus diperhatikan sejak masa kehamilan, bahkan pemantauan kesehatan dapat dimulai sejak pasangan berada pada tahap persiapan pernikahan. (Eko)
