JATIMPOS.CO/SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali meraih penghargaan Universal Healt Coverage (UHC) Award 2026 kategori madya setelah berhasil mempertahankan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas 95 persen dengan tingkat keaktifan peserta lebih dari 85 persen setiap bulan, Rabu (28/1/2026)
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN, khususnya dalam menjaga cakupan kepesertaan serta konsistensi pembayaran iuran.
Penghargaan UHC Award diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Program JKN merupakan instrumen utama negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat tingginya biaya layanan kesehatan.
Menurut Muhaimin, program yang telah berjalan lebih dari satu dekade tersebut terbukti mampu membebaskan masyarakat dari beban finansial sekaligus menjadi wujud kehadiran negara dalam memastikan rakyat hidup sehat dan berdaya.
“Negara hadir melalui JKN sebagai enabling state yang memastikan rakyat dapat hidup sehat dan berdaya. Kesehatan tidak bisa dikompromikan, karena masyarakat tanpa jaminan kesehatan sangat rentan jatuh miskin,” ujar Muhaimin.
Ia juga menekankan bahwa kualitas kesehatan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, JKN tidak hanya dipandang sebagai jaminan sosial, melainkan juga sebagai pelaksanaan mandat konstitusi.
Muhaimin menambahkan, capaian Universal Health Coverage merupakan investasi strategis bagi daerah karena sistem kesehatan yang kuat dan merata menjadi fondasi kemajuan bangsa.
“Negara-negara maju membuktikan bahwa sistem kesehatan yang tangguh dan merata menjadi fondasi stabilitas dan kemajuan bangsa. Indonesia sedang berada di jalur yang tepat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kabupaten Sumenep, Ellya Fardasah, menyebutkan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi pembayaran iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang secara konsisten dilakukan pemerintah daerah.
“Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Sumenep telah melampaui 95 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 85 persen setiap bulan. Hal ini menunjukkan akses layanan kesehatan masyarakat semakin luas dan merata,” ujar Ellya.
Menurut dia, capaian yang diraih secara berkelanjutan tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat serta memperluas akses layanan medis.
“Pemerintah daerah secara konsisten membiayai iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah. Ini merupakan bentuk nyata keberpihakan Pemkab Sumenep terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, didampingi Kepala Dinas Kesehatan P2KB serta jajaran pimpinan BPJS Kesehatan setempat.
Usai menerima penghargaan, Imam Hasyim menyampaikan bahwa predikat Madya merupakan hasil dari konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN. Ia berharap ke depan Kabupaten Sumenep dapat meningkatkan capaian ke kategori Utama.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sumenep kembali mendapatkan penghargaan UHC Award 2026 kategori Madya karena telah memenuhi seluruh persyaratan pembayaran iuran. Ke depan, kami berharap Sumenep dapat naik ke kategori Utama,” kata Imam.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
“Melalui program UHC, Pemkab Sumenep berkomitmen memastikan masyarakat merasakan manfaat layanan kesehatan yang lebih ringan dan dapat diakses di seluruh Indonesia saat dibutuhkan,” ujarnya.
Selain dukungan pembiayaan iuran PBID, Pemkab Sumenep juga terus berupaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan primer, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs). (Dam)
