JATIMPOS.CO/PROBOLINGGO - Pemerintah Kota Probolinggo menata arah pembangunan yang realistis, inklusif dan berkelanjutan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Probolinggo, Senin (26/1) di Puri Manggala Bhakti.
Forum strategis tersebut dibuka Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, Ketua TP PKK dr. Evariani, serta Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Provinsi Jawa Timur Andrio Himawan. Hadir pula jajaran PD, BUMD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, komunitas disabilitas, hingga pemerhati lingkungan.
Kepala Bapperida sekaligus Penjabat Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan wadah partisipatif untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui dialog terbuka, diharapkan perencanaan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Wali Kota Dokter Aminuddin pun menegaskan bahwa RKPD merupakan fondasi utama pembangunan daerah, tidak hanya untuk tahun 2027, tetapi juga sebagai bagian dari kesinambungan pembangunan hingga 2028 dan 2029. “Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan harus dikawal secara serius, terukur dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo masih perlu digenjot agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, perencanaan pembangunan harus berbasis potensi lokal. “Tiga potensi utama Kota Probolinggo yang terus dikembangkan adalah sebagai daerah penunjang pelabuhan, kawasan transit, dan penyangga pariwisata. Ketiga potensi tersebut menjadi dasar city branding “Bromo”, dengan memposisikan Kota Probolinggo sebagai gerbang menuju kawasan wisata Bromo,” terangnya.
Penguatan konektivitas menjadi salah satu fokus utama, mulai dari pengembangan layanan kereta api, optimalisasi fungsi pelabuhan hingga integrasi transportasi dan kawasan ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Sebagai bentuk komitmen peningkatan IPM, Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan program beasiswa senilai Rp1 miliar yang difokuskan pada pemanfaatan perguruan tinggi di Kota Probolinggo. Langkah ini diharapkan mampu mencetak SDM unggul secara berkelanjutan sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
Di sektor ekonomi, Pemkot menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap hingga mencapai 60 persen dari APBD. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang tertib, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik minat investasi, Pemerintah Kota Probolinggo merencanakan pengembangan 100 destinasi wisata baru, ratusan event ekonomi dan budaya serta penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, peternakan dan UMKM. Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan adalah menjadikan Kota Probolinggo sebagai sentra produksi telur burung puyuh yang dinilai cepat menghasilkan dan berkelanjutan.
“Dalam tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi terus diperkuat melalui manajemen talenta ASN, evaluasi kinerja berkala, percepatan mutasi, serta penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Pemkot juga menargetkan penguatan transparansi data melalui dashboard pembangunan yang dapat diakses publik,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Provinsi Jawa Timur, Andrio Himawan, menyampaikan bahwa RKPD merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dan harus selaras dengan prioritas nasional 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045. Kota Probolinggo dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas, distribusi logistik dan pengembangan wilayah utara Jawa.
Menurutnya dengan capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 5,07 persen, peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi, serta ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali, Kota Probolinggo dinilai memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Forum konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan komitmen bersama demi terwujudnya pembangunan Kota Probolinggo yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. (Sf)
