JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bondowoso. Mereka meminta agar Pemkab Bondowoso membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
PTT SMP se-Kabupaten tersebut datang melakukan audiensi menemui Komisi IV DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.
PTT tersebut terdiri dari penjaga sekolah atau Satpam, tukang kebun, operator sekolah, pesuruh, dan staf tata usaha (TU) sekolah.
Titik Yuliatin, Wakil Ketua Forum PTT menyampaikan, kedatangan ke DPRD memperjuangkan nasib PTT SMP ke depan. Sebab, Pemkab Bondowoso tidak membuka formasi untuk calon P3K.
“Kami mengadu ke DPRD tentang nasib PTT SMP, saat ini yang ada formasi tes calon P3K itu hanya untuk guru tidak tetap (GTT), sedangkan untuk PTT tidak ada, terakhir yang ada pengangkatan hanya pada 2008 dan sampai saat ini tidak pernah ada lagi," katanya, Jum'at (28/6/2024).
Dirinya berharap pada Pemkab Bondowoso memberi kesempatan yang sama untuk PTT SMP, dengan cara membuka formasi P3K untuk mereka. Meski pihak pemerintah beralasan tak dibuka formasi P3K, karena terkendala dengan anggaran.
“Kami berharap di Tahun 2025 sudah ada formasi P3K untuk PTT SMP di Kabupaten Bondowoso," ujarnya.
Tidak hanya cukup sampai disitu saja, kata Titik, PTT juga berharap ada tambahan insentif dari pemerintah untuk pegawai sekolah Non PNS.
Dia mengungkapkan, saat ini insentif yang diterima PTT dari sekolah tempat mereka bekerja sangat minim. Setiap PTT hanya menerima 30 sampai 40 persen jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Bondowoso.
“Kami juga belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan hanya menerima insentif dari sekolah. Padahal kerja kami juga berat, sering lembur, terkadang lembur sampai larut malam seperti kerja operator sekolah," ujarnya.
Sementara menurut Wakil Ketua Komisi IV, H. Mahfid menyampaikan setelah mendengar aspirasi PTT SMP, agar Pemkab Bondowoso juga membuka kesempatan yang sama dengan membuka formasi P3K.
“Saya berharap tahun depan ada formasi itu karena mereka punya hak yang sama untuk mengikuti cuma tidak ada formasinya. Saya mendorong pemda membuka formasi itu," ujarnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusulkan agar Dinas Pendidikan untuk mengkalkulasi semua PTT baik di SD dan SMP jumlah pasti mereka dan ada anggaran untuk tambahan insentif diberikan kepada mereka.
Sebab, kesejahteraan mereka masih jauh di bawah UMR. Kesejahteraan yang diterima mereka bukan dari insentif dana daerah, tetapi dari Bos.
“Kesejahteraan yang diterima bervariasi, antara Rp.300 ribu - Rp.600 ribu per bulan," ungkapnya.
Legislator alumni Nurul Jadid ini berharap, agar Pemkab Bondowoso juga memperhatikan nasib mereka dengan cara membuka formasi P3K. Sebab, mereka sudah ada yang mengabdi 16 tahun ada yang lebih.
Pihaknya juga mendorong, agar PTT juga datang ke Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal yang sama tentang formasi P3K dan tambahan insentif dari pemerintah daerah.
“Kami juga menargetkan bagaimana tahun depan ada anggaran yang diberikan kepada mereka," pungkasnya. (Eko)
