JATIMPOS.CO/TUBAN – Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Tuban diparipurnakan. Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang membacakan langsung nota penjelasan tersebut di ruang rapat DPRD, Kamis (23/09).
Di dalamnya disampaikan penyusunan R-APBD 2022 telah mempertimbangkan secara cermat arah perkembangan sisi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer serta pendapatan lain yang sah.
Lindra juga menjelaskan arah rancangan belanja atau pembangunan di 2022 juga memperhatikan saran dan pendapat anggota dewan saat Pembahasan Kebijakan Umum (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, kata Mas Bupati Lindra sapaan akrabnya, proyeksi pendapatan anggaran 2022 sebesar 2.081.813.318.458. Anggaran ini cenderung turun 11,79 persen dari tahun sebelumnya. Bukan tanpa sebab karena ada beberapa akun pendapatan tranfer yang tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan R-APBD. Di antaranya belum adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan dari kementerian keuangan atau ditetapkannya pagu pendapatan transfer ke daerah.
“Ada penurunan karena memang kita masih belum selesai, mulai dari DID, DAK dan seterusnya masih kita tunggu lah, nanti kan masih ada perubahan-perubahan,” kata Lindra kepada wartawan usai paripurna.
Sembari menunggu diselesaikannya perubahan pendapatan dari berbagai item tersebut, Lindra menegaskan tidak akan mengubah skema program kerja. Menurutnya akan tetap pada pemerataan segala sektor pembangunan.
“Fokusnya tetap pada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial, olahraga semuanya kita perhatikan. Tidak hanya fokus satu atau dua titik saja,” tuturnya.
Ketua DPRD Tuban, Miyadi, di tempat yang sama menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh program kerja Mas Bupati. Visi misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah sepatutnya didukung. Di antaranya fokus pada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun sektor ekonomi atau pemberdayaan lainnya.
“Kalau rancangan APBD 2022 cenderung masih fokus pada infrastruktur,” jelasnya.
Disinggung seberapa besar angka dan prioritas rancangan pembangunan infrastruktur, Miyadi mengatakan belum melihat angkanya persis dan belum menelaah secara rinci ke dalam. Namun prosentasenya sekitar 60 - 65 persen.
Tindak lanjut R-APBD, kata dia, akan menjadi kewenangan tim badan anggaran (Banggar). Hasilnya komisi dan mitra kerja bersinergi menjalankan keuangan APBD 2022 sesuai kebijakan dan program kerja eksekutif.
Dalam rapat paripurna Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky didampingi wakilnya Riyadi, Sekda Budi Wiyana dan sejumlah kepala OPD. Selain itu dari 50 anggota wakil rakyat, sebanyak 31 anggota hadir langsung, sisanya mengikuti secara virtual. (min)