JATIMPOS.CO/MADIUN – Peningkatan minat baca masyarakat tidak cukup dilakukan dengan menambah koleksi buku. Perpustakaan juga perlu menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan warga agar literasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Upaya tersebut dibahas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Minat Baca melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)” di Ballroom I-Club, Kota Madiun, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan yang diikuti 82 peserta tersebut dibuka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan. FGD digelar untuk menjaring aspirasi, masukan, dan gagasan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas layanan perpustakaan serta membangun budaya membaca masyarakat.
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Tarji, mengatakan FGD tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus menghimpun masukan terkait peningkatan minat baca melalui pengukuran IPLM dan TKM pada 2026.
“Melalui forum ini, kami berharap mendapatkan masukan konkret dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan mendorong tumbuhnya budaya membaca di tengah masyarakat,” ujar Tarji.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan menekankan pentingnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menurut dia, perpustakaan perlu dikembangkan agar tidak hanya menjadi tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga pusat pembelajaran serta pemberdayaan masyarakat.
“Perpustakaan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi ruang belajar, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan warga,” kata Kus Hendrawan.
Melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan desa, kelurahan, hingga kecamatan didorong untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Pendekatan tersebut diharapkan memperluas akses pengetahuan sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat. Untuk mewujudkannya, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah desa, perbankan, dan lembaga keagamaan, dinilai penting dalam membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan.
Dalam pengukuran IPLM, terdapat dua dimensi utama yang menjadi perhatian, yakni dimensi kepatuhan dan dimensi kinerja. Dimensi kepatuhan mencakup koleksi serta tenaga perpustakaan, sedangkan dimensi kinerja meliputi pelayanan dan penyelenggaraan atau pengelolaan perpustakaan.
Kedua dimensi tersebut menjadi bagian penting untuk mengevaluasi kualitas penyelenggaraan perpustakaan. Sementara itu, TKM digunakan untuk mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat sebagai salah satu indikator perkembangan budaya literasi.
Melalui FGD ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun mendorong penguatan sinergi lintas sektor agar peningkatan kualitas layanan perpustakaan berjalan seiring dengan tumbuhnya minat baca. Masukan dari para peserta diharapkan menjadi dasar pengembangan program literasi yang lebih terarah, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (jum).
