JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diterima secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK.
“Alhamdulillah secara administrasi kami telah melaksanakan tugas dengan baik. Ini menjadi parameter bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Madiun berjalan baik dan ujungnya adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Hari Wuryanto.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, mempertahankan opini WTP jauh lebih sulit dibanding meraihnya pertama kali.
“Karena itu kami harus terus berkomitmen menindaklanjuti setiap saran maupun temuan dari BPK. Alhamdulillah hasilnya WTP kembali,” katanya.
Hari Wur menjelaskan, masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satunya berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami diberi waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar ke depan lebih baik lagi, termasuk bagaimana potensi PAD bisa terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Ia berharap rekomendasi yang diberikan BPK dapat menjadi bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki tentu akan kami perbaiki. Harapannya ke depan tidak mengulangi hal yang sama,” tambahnya.
Hari Wur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Madiun atas kerja keras dalam mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemkab Madiun. Prestasi ini harus terus dijaga dengan komitmen dan kerja maksimal,” tuturnya.
Menurutnya, capaian opini WTP juga menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Madiun telah berjalan secara transparan dan akuntabel karena diaudit langsung oleh lembaga independen.
“Ini bukan penilaian dari diri sendiri, tetapi hasil audit dari BPK yang independensinya terjaga,” katanya.
Ia berharap raihan tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan predikat ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik,” pungkasnya. (jum).
