JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN — Penguatan gerakan literasi di Kabupaten Madiun memasuki babak baru. Pada puncak Festival Literasi 2025, Kamis (20/11/2025), Pemerintah Kabupaten Madiun resmi mengukuhkan Bunda Literasi Kabupaten Madiun Tahun 2025, sebuah peran strategis yang diharapkan menjadi motor penggerak budaya baca dan pembelajaran sepanjang hayat.
Pengukuhan berlangsung di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, disaksikan langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama wakilnya, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK, Wakil Ketua DPRD, pimpinan OPD, camat, serta ratusan pelajar.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menjelaskan bahwa keberadaan Bunda Literasi menjadi bagian penting dalam ekosistem literasi daerah. Melalui peran ini, gerakan literasi diharapkan menjangkau lebih banyak keluarga dan komunitas, tidak hanya terbatas pada sekolah atau perpustakaan.
Selain itu, Kus Hendrawan memaparkan program Teknologi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah mulai diterapkan hingga tingkat desa dan kelurahan. “Perpustakaan bukan lagi sekadar tempat membaca, tetapi ruang pemberdayaan masyarakat. Bunda Literasi akan memperkuat pesan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa pengukuhan Bunda Literasi bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah komitmen memperluas akses literasi di seluruh wilayah. Ia juga menyampaikan capaian literasi daerah pada 2024, termasuk Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) yang menempatkan Kabupaten Madiun pada posisi keempat se-Jawa Timur.
“Peran Bunda Literasi sangat penting dalam mendorong masyarakat gemar membaca dan memastikan literasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” tutur Bupati.
Usai pengukuhan, Bupati menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba Gebyar Literasi 2025, dilanjutkan dengan peninjauan bazar literasi yang memamerkan karya kreatif pelajar dan komunitas.
Dengan resmi dikukuhkannya Bunda Literasi Tahun 2025, Kabupaten Madiun menegaskan langkahnya memperkuat budaya literasi dari akar rumput hingga level kebijakan. (jum).
