JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Madiun melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama menggelar fasilitasi kerukunan umat beragama di ruang rapat Bakesbangpol Kabupaten Madiun, Rabu (26/6/2024).

Kegiatan tersebut diikuti pengurus FKUB Kabupaten Madiun, perwakilan pengurus FKUB tingkat kecamatan se-Kabupaten Madiun dan perwakilan guru SMA/SMK/MAN diwilayah sekitar Caruban. Kegiatan ini mengambil tema membangun sinergitas antara Pemkab Madiun dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Madiun dalam rangka menjaga solidaritas dan toleransi kehidupan antarumat beragama di Kabupaten Madiun.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Madiun, Mashudi mengatakan, toleransi masih menjadi perhatian hingga saat ini. Karena, Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama, suku dan budaya sehingga sangat rentan konflik.

"Karena, dinamisnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan pengguna sosial media yang sangat besar," ungkapnya.

Mashudi juga menyampaikan, terkait ciri lingkungan yang mengarah pada pola disintegrasi. Di antaranya, mendadak anti sosial, mempunyai komunitas yang rahasia, sensitif dengan hal agama, penyampaian kritik yang berlebihan, tidak toleran, fanatik berlebihan dan sikap ekslusif.

"Dampak yang terjadi apabila terjadi disintegrasi, yaitu ekonomi, politik, keamanan dan agama," jelasnya.

Lebih lanjut, Mashudi menyampaikan, dampak disintegrasi terhadap pelaku ekonomi yaitu merasa ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia karena keamanan yang tidak terjamin. Sedangkan dampak terhadap politik, yaitu situasi politik yang tidak stabil akan berdampak buruk pada keberlangsungan pembangunan baik skala nasional maupun daerah.

Sementara dampak disintegrasi terhadap keamanan, aktivitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena selalu dihantui oleh ketakutan terhadap tindakan radikal. Sedangkan terhadap agama, pandangan terhadap suatu agama akan menurun, sehingga kemungkinan terburuk adalah toleransi antarumat beragama akan turun juga.

"Tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa. Karena apa pun perbedaan yang ada tidak semestinya dijadikan alasan untuk terpecah belahnya bangsa ini," tegas Mashudi usai menyampaikan materi Semangat Toleransi & Solidaritas Untuk Persatuan & Kesatuan Bangsa di hadapan FKUB.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Madiun KH Muharromain menyampaikan, menjelang Pilkada serentak 2024, siapa pun pemimpin daerah yang terpilih hasil Pemilu yang sah wajib ditaati. Jika tidak bisa menerima dan memilih oposisi dipersilakan dengan mengikuti mekanisme aturan yang ada.

"Jika tidak bisa menerima, dan memilih oposisi silakan ada aturannya sendiri. tetapi oposisi yang dilandasi dengan Wata'awanu alal birri wattaqwa artinya tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan," ungkap KH Muharromain.

Soalnya, menurut KH Muharromain, membedakan antara mengkritisi dan mencela itu tipis sekali bedanya. Makanya, dibutuhkan bangunan jiwa dengan tetap harus menggunakan Birokrasi Pancasila.

"Demokrasinya orang bertuhan itu dengan tidak adu domba maupun memfitnah. Makanya, ini bersama-sama untuk kepentingan kita bersama, untuk mewujudkan kerukunan, sinergi dan bersama ini tidak bisa lepas dari kesehatan moral, mental dan jiwa. Karena jiwa itu sentralnya adalah agama, makanya dibutuhkan FKUB dan tokoh-tokoh agama," pungkasnya. (jum).