JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Pemerintah Kota Mojokerto menggelar acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, di Sabha Mandala Madya, Pemkot Mojokerto, Kamis (5/12/2024).
Narasumber dalam acara tersebut di antaranya, Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti, dan Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Jawa Timur, Laili Fitria Adithama, tersebut, diikuti pejabat Pemerintah Kota Mojokerto, Lurah, Camat, Kepala bagian, dan Kepala Dinas.
Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk memerangi korupsi, mulai dari hal-hal kecil, seperti menghargai waktu. “Korupsi tidak hanya soal uang, tetapi juga tentang waktu dan tanggung jawab. Jadi kita harus menghindari praktik koruptif sekecil apa pun memulai dari diri sendiri,” katanya.
Pj Wali Kota Mojokerto juga menyampaikan soal serangan fajar di pesta demokrasi pilkada serentak. Menurutnya, pesta demokrasi adalah sebuah hajat negara, dimana rakyat berpesta, rakyat bahagia salurkan hak politiknya. Dan sebagai pejabat pemerintah, bagaimana mengedukasi warga agar mau memilih paslon itu tidak didasarkan besaran uang yang diterima tapi berdasarkan kualitas calon, kopetensinya, visi - misi, ide dan komitment sejahterakan warganya.
"Regulasi harus berubah, pemilu atau pilkada berikutnya, andaikan ada hal yang dilegalkan, paslon boleh memberikan ganti uang transport maksimal, Rp50 ribu - Rp100 ribu, sesuai dengan tingkat kemahalan harga masing masing daerah dilegalkan, lebih dari itu melanggar maka bisa dibatalkan hasilnya. Mungkin dengan cara itu para paslon pasti taat, disitu baru akan tarung gagasan, konsep, ide dan, startegi dalam pimpin daerah, “ jelasnya.
Lebih lanjut dia katakan, jika kost pilkada itu mahal, maka perlu dikaji betul oleh penyelenggara Pilkada yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, bagimana regulasi kedepan harus dirubah dan perlu riset.
"Kalau Pilkada tetap semacam ini, kost mahal, potensi kepala daerah lakukan korupsi itu besar, wong jabatan Pj Kepala Daerah saja yang tidak ada biaya kena OTT KPK, karena korupsi contohnya Pj. Walkot Pekanbaru, apalagi kepala daerah keluarkan cost (biaya) milliaran, “ kata Pj Ali Kuncoro.
Mas Pj, sapaan akrabnya menambahkan, Pilkada tidak diciptakan untuk mencari yang terbaik, tapi mencari suara terbanyak dan menghindarkan kita dari orang jahat.
"Mudah – mudahan ini menjadi perenungan kita bersama, supaya kedepan dalam bernegara, terus berbenah ada perubahan, termasuk Kemendagri pernah menyampaikan bisa jadi kedepan ada sistem hibrid artinya ada daerah yang penunjukkan ada daerah yang dipilih, “ ujarnya.
Sementara itu, Laili Fitria Adithama dalam paparannya menyampaikan, pimpinan cerminan dari rakyat, tugas bersama memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Anti korupsi itu tidak hanya nyolong uang rakyat, nyolong anggaran, tapi ada integritas, orangnya pinter, sistemnya bagus, tapi kalau integritas jeblok tidak ada apa apanya, tidak ada harganya, jadi ini tugas kita semua, sebagai pegawai negeri penyelenggara negara menjaga integritas,” katanya.
Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Jawa Timur ini juga menyampaikan, bahwa sosialisasi anti korupsi kalau yang usia sepuh - sepuh ini bisa diingatkan dengan urusan akhirat, mereka sudah tidak bisa ditakut - takuti dengan penegak hukum karena temannya.
“Hanya ditakuti dengan pertanggung jawaban dunia akhirat, apapun yang dilakukan pertanggung jawaban akhirat, dan tidak ada yang bisa menolong di akhirat, tugas kita semua untuk mengedukasi masyarakat, tugas penyelenggara untuk mengawal regulasi,” jelasnya.
Laili Fitria Adithama mengungkapkan, bahwa korupsi sering kali terjadi karena kewenangan yang disalahgunakan, tekanan, atau bahkan keserakahan. Ia mengingatkan pentingnya melaporkan gratifikasi dalam waktu yang ditentukan untuk menghindari jeratan hukum.
“Gratifikasi bisa dihindari jika ada kemauan untuk melaporkannya sesuai aturan. Jangan sampai kebiasaan menerima sesuatu yang bukan hak kita menjadi budaya yang membahayakan integritas,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, juga menyuarakan dukungannya terhadap gerakan anti korupsi. Karena korupsi berdampak besar pada ekonomi dan sosial, termasuk hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"DPRD ada fungsi pengawasan, kita optimalkan pengawasan melalui komisi dewan dengan mitra kerjanya OPD – OPD secara rutin mengawasi jalannya kegiatan penyerapan anggaran yang dilakukan Pemkot Mojokerto,” katanya.
Politisi PDIP ini dalam upaya pencegahan korupsi juga melakukan komunikasi dengan eksekutif secara kontinyu. “Kita kontinyu komunikasi, untuk mencegah perilaku penyalahgunaan wewenang, dan bagaimana kita edukasi, pencerahan, gratifikasi, suap dan lain lain terhadap pemkot maupun lembaga lain," pungkasnya. (din).
