JATIMPOS.CO/TUBAN — Krisis air bersih akibat musim kemarau kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban-Bojonegoro, Aulia Hany Mustikasari, yang mendorong percepatan penanganan sekaligus mitigasi dampak kekeringan terhadap masyarakat dan sektor pertanian.
Hany mengatakan, kondisi geografis dan struktur alam di sejumlah wilayah terdampak, salah satunya Kecamatan Grabagan, menjadi kendala dalam mencari sumber air bersih permanen. Upaya pengeboran sumur di sejumlah titik telah dilakukan, namun kondisi kontur wilayah membuat ketersediaan air tanah sulit diandalkan dalam jangka panjang.
“Di daerah seperti Grabagan, struktur alamnya membuat debit air tanah tidak cukup untuk naik ke atas dalam jangka waktu lama. Kita sebenarnya sudah berupaya mencari beberapa titik untuk pembuatan sumur bor, namun kendala kontur alam memang sangat membatasi,” ujar Hany.
Menurutnya, selama solusi permanen belum dapat direalisasikan, pemenuhan kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas. Karena itu, distribusi air bersih terus dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tuban, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen terkait.
Penyaluran air tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari sekaligus sanitasi masyarakat selama musim kemarau.
“Tentu kita tidak bisa memaksa kondisi alam. Namun, mitigasi terus berjalan, terutama penyaluran air bersih untuk konsumsi harian dan sanitasi warga. Ini hal yang paling utama dan penting untuk dijaga,” tegasnya.
Tak hanya berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga berpengaruh terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Tuban. Hany menyebut keterbatasan air dapat mengubah pola tanam, terutama di lahan pertanian yang masih mengandalkan sistem tadah hujan.
“Dampaknya pasti ke pertanian. Lahan yang biasanya diproyeksikan bisa panen hingga tiga kali dalam setahun, akibat keterbatasan air terpaksa berkurang menjadi dua kali,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi menekan produktivitas petani sekaligus mengganggu keberlanjutan produksi pangan di wilayah yang bergantung pada curah hujan.
Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Tuban didorong memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana pertanian, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan air.
Sejumlah langkah yang dikawal antara lain pemanfaatan embung, program pipanisasi dan pompanisasi, serta bantuan sarana pendukung pertanian. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani tetap mengoptimalkan lahan meski menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau.
Hany menegaskan, penanganan kekeringan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Distribusi air bersih menjadi solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, sementara pembangunan infrastruktur sumber air dan penguatan sarana irigasi diperlukan sebagai langkah jangka panjang.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan kekeringan di Tuban diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. (min)
