JATIMPOS.CO//MALANG – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendesak pemerintah melakukan pemetaan ulang zona rawan longsor di Kabupaten Malang. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi bencana susulan dan menentukan langkah mitigasi.
Desakan itu disampaikan menyusul rentetan tanah longsor yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang. Wilayah terdampak antara lain Dampit, Tumpang, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, dan Bantur.
Puguh meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama instansi teknis memetakan kembali potensi bahaya di sekitar lokasi kejadian. Pemetaan diperlukan untuk menentukan zona bahaya, radius aman, serta skema evakuasi bagi masyarakat.
“Bencana seperti ini tentu menjadi bagian yang tidak bisa dihindarkan pada beberapa wilayah yang secara kontur tanah memiliki kerawanan tinggi terhadap longsor dan banjir. Oleh karena itu, konsepsi penanggulangan bencana harus diperkuat dengan mengoptimalkan peran pentahelix untuk mengurangi derajat keparahan bencana,” ujar Puguh, Selasa (3/11/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu juga mengapresiasi respons BPBD Kabupaten Malang yang menerjunkan personel dan alat berat ke lokasi terdampak untuk menangani material longsor.
Namun, menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan pengerukan material. Pemerintah juga perlu mempercepat pemulihan infrastruktur, terutama akses jalan yang terdampak longsor.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Tirtomoyo dan sekitarnya. Akses jalan utama di kawasan tersebut sempat lumpuh akibat tertutup material longsor, sehingga pemulihan konektivitas dinilai penting untuk menunjang mobilitas warga dan distribusi logistik.
Puguh juga meminta dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Anggaran tersebut diharapkan menyasar rehabilitasi infrastruktur serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
“Saya berharap adanya alokasi intervensi anggaran yang optimal dari program-program yang dimiliki oleh BPBD maupun pemerintah kabupaten dan provinsi,” tegasnya.
Politisi dari daerah pemilihan Malang Raya tersebut menilai penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas relawan, dan media dinilai perlu terlibat dalam upaya memperkuat ketahanan daerah menghadapi bencana hidrometeorologi. (zen)
