JATIMPOS.CO/KOTA PASURUAN – Ketua Karang Taruna Kota Pasuruan, Ahmad Rofi'i, S.E., M.Pd., menargetkan sedikitnya 300 pemuda memperoleh akses pekerjaan atau kemitraan usaha. Target tersebut menjadi bagian dari program pemberdayaan kepemudaan untuk menjawab persoalan pengangguran sekaligus mengaktifkan kembali Karang Taruna di 34 kelurahan.
Ahmad Rofi'i terpilih dalam pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Pasuruan yang diikuti tiga kandidat, dengan satu kandidat mengundurkan diri. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Wakil Wali Kota, Plt Sekda Lucky Danardono, sejumlah kepala perangkat daerah, perwakilan Karang Taruna Nasional dan Jawa Timur, serta pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan. Ketua sebelumnya, Suyanto, juga hadir dalam agenda tersebut.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menekankan pentingnya peran Karang Taruna sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda sekaligus mitra dalam pembangunan sosial di lingkungan masyarakat.
“Karang Taruna harus mampu menjadi ruang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi, membangun kreativitas, dan berkontribusi langsung bagi masyarakat. Organisasi ini perlu hadir dengan kegiatan yang menjawab kebutuhan generasi muda,” ujar Adi Wibowo, Senin (19/10/2026).
Dalam program 100 hari kerja, Ahmad Rofi'i menyiapkan pemetaan potensi dan persoalan kepemudaan melalui Youth Base Mapping di 34 kelurahan. Pemetaan tersebut mencakup data pengangguran, keterampilan unggulan, serta potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola pemuda.
Hasil pendataan akan menjadi dasar penyusunan program sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Karang Taruna juga akan mengaktifkan ruang kolaborasi publik atau sekretariat sebagai tempat pelatihan, diskusi usaha, dan pusat informasi lowongan kerja.
Rofi'i menjelaskan, strategi pengurangan pengangguran akan dilakukan melalui pelatihan vokasi berkelanjutan yang menyesuaikan kebutuhan daerah. Pelatihan tersebut meliputi bidang jasa, kuliner, industri kreatif, dan teknologi informasi.
“Kami ingin program kepemudaan berangkat dari data dan kebutuhan nyata di lapangan. Karena itu, pemetaan potensi pemuda menjadi langkah awal agar pelatihan dan pendampingan yang diberikan tepat sasaran,” kata Rofi'i.
Selain meningkatkan keterampilan, Karang Taruna akan mendampingi UMKM pemuda dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, pengembangan kemasan produk, serta perluasan pemasaran secara daring dan luring.
Organisasi tersebut juga akan membangun kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, kawasan industri, dan pelaku usaha lokal untuk menyediakan informasi lowongan kerja yang dapat diakses pemuda hingga tingkat kelurahan. Program Job Connect diharapkan menjadi salah satu jalur penghubung antara pencari kerja dan mitra usaha.
Rofi'i menambahkan, pihaknya menargetkan sedikitnya 1.000 pemuda mengikuti pelatihan vokasi dan digital selama periode kepengurusan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pelaksanaan program akan didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
“Kami menargetkan minimal 300 pemuda mendapatkan akses pekerjaan atau kemitraan usaha dan sedikitnya 1.000 pemuda mengikuti pelatihan vokasi maupun digital. Target ini membutuhkan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pengurus Karang Taruna,” tuturnya.
Di sisi lain, pengaktifan organisasi di tingkat kelurahan menjadi agenda yang tidak kalah penting. Pengurus tingkat kota dan kecamatan akan bertindak sebagai fasilitator untuk mendampingi reorganisasi serta penyusunan program kerja di wilayah yang selama ini belum aktif.
Kegiatan rutin juga akan diperkuat melalui program Karang Taruna Peduli, olahraga bersama pada akhir pekan, aksi lingkungan, pengelolaan sampah kreatif, serta ruang ekspresi seni dan budaya lokal. Kegiatan akan disesuaikan dengan minat generasi muda, mulai dari olahraga, e-sports, seni, hingga kewirausahaan.
“Kami ingin seluruh 34 Karang Taruna kelurahan kembali aktif, memiliki pengurus yang bekerja, dan menjalankan program rutin. Keberhasilan organisasi harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan pemuda dan masyarakat, bukan sekadar keberadaan kepengurusan,” tegas Ahmad Rofi'i. (shl)
