JATIMPOS.CO/SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Rusunawa Sumbo, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Warga menyampaikan beragam persoalan, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan.
Cahyo mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dihimpun untuk selanjutnya dibahas dan diperjuangkan bersama DPRD Jawa Timur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Di sini kami mendengar banyak masukan dan aspirasi dari warga yang ada di wilayah ini," ujarnya.
Dalam bidang pendidikan, Cahyo menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan mengelola pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Karena itu, ia memastikan program pendidikan gratis harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Selain itu, ia juga menerima keluhan terkait dugaan pungutan di sekolah, seperti biaya seragam dan kebutuhan lainnya yang dinilai masih membebani sebagian orang tua siswa.
"Kami juga menerima dugaan-dugaan terkait pelayanan pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi ataupun peraturan," katanya.
Persoalan administrasi kependudukan turut menjadi perhatian warga. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah mengenai pembatasan jumlah kartu keluarga (KK) dalam satu rumah yang dinilai menyulitkan masyarakat untuk mengakses tempat tinggal yang layak.
"Kita tahu untuk mengakses hunian yang layak cukup menantang karena biaya perumahan cukup besar. Karena itu, warga berharap ada kelonggaran terkait aturan tersebut. Nanti aspirasi ini akan kami sampaikan melalui Fraksi Gerindra DPRD Jatim untuk diperjuangkan," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Cahyo juga menyosialisasikan program strategis pemerintah berupa Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan tersebut sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif.
Ia berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama pemerintah daerah maupun instansi terkait guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(zen)
