JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Jairi Irawan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan melakukan asesmen terhadap kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jairi mengatakan asesmen perlu dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Blitar. Hasil kajian nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah pemerintah perlu membangun sekolah baru atau mengalihstatuskan sekolah swasta menjadi sekolah negeri.
"Dinas Pendidikan perlu melakukan asesmen ulang bersama Pemerintah Kabupaten Blitar terkait kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri, khususnya di kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten seperti Kanigoro. Pilihannya bisa mendirikan sekolah baru atau mengalihstatuskan sekolah swasta menjadi negeri," ujar Jairi saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian sebelum pemerintah mengambil keputusan. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan layanan pendidikan agar keberadaan sekolah negeri tidak berdampak terhadap sekolah swasta yang selama ini turut menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Selain itu, menurut Jairi, kesiapan lahan juga harus dipastikan sejak awal melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Di sisi lain, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu diperhitungkan agar pembangunan sekolah baru tidak membebani keuangan daerah.
"Kalau tiga aspek tersebut hasilnya positif, maka Pemerintah Provinsi sudah seharusnya mempertimbangkan pendirian SMA atau SMK Negeri di kecamatan yang hingga kini belum memilikinya, terutama di ibu kota kabupaten seperti Kanigoro," tegasnya.
Jairi menyebut kebutuhan sekolah negeri tidak hanya terdapat di Kabupaten Blitar. Menurutnya, masih ada sejumlah kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang juga belum memiliki SMA maupun SMK Negeri.
Di Kabupaten Blitar, wilayah yang dinilai masih membutuhkan sekolah negeri antara lain Kecamatan Kanigoro dan Wlingi. Sementara di Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Ngantru, Sumbergempol, Sendang, dan Pucanglaban.
Ia berharap pemerataan akses pendidikan menengah terus menjadi perhatian pemerintah sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala jarak maupun sistem zonasi.
Sebelumnya, warga Kecamatan Kanigoro menyampaikan aspirasi terkait belum adanya SMA maupun SMK Negeri di wilayah tersebut. Aspirasi itu rencananya akan disampaikan kepada DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (zen)
