JATIMPOS.CO/SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama PT Kangean Energy Indonesia (KEI) untuk segera menghentikan seluruh kegiatan survei seismik di wilayah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep. Desakan ini muncul setelah pecahnya konflik antara warga dengan aparat pada Kamis (6/11/2025).
Anggota DPRD Jatim, Nur Faizin, menilai ledakan amarah warga yang berujung pada pembakaran fasilitas menjadi bukti kelalaian pemerintah dan arogansi perusahaan. Menurutnya, PT KEI tetap melanjutkan aktivitas eksplorasi meski telah mendapat sejumlah peringatan dari berbagai pihak.
"Kami sudah berulang kali mengingatkan agar survei seismik dihentikan karena potensi gesekan sosial sangat besar, tapi peringatan itu diabaikan. Sekarang setelah terjadi konflik dan pembakaran, baru semua pihak bereaksi." ujar Nur Faizin.
Ia menilai gejolak sosial di Kangean bukan sekadar kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat, melainkan dampak dari lemahnya pengawasan pemerintah dan koordinasi antara Pemprov Jatim, SKK Migas, serta pihak perusahaan.
Menurut Faizin, tanda-tanda penolakan warga sebenarnya sudah tampak sejak awal kegiatan eksplorasi, namun tidak direspons secara cepat dan tepat oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait.
"Kalau sejak awal mau mendengar suara warga dan tokoh masyarakat Kangean, kejadian ini tidak akan terjadi. Pemerintah jangan hanya hadir ketika bicara eksplorasi dan keuntungan sumber daya alam, lalu menghilang ketika rakyat marah." ucap politisi Fraksi PKB itu.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan, dan aparat keamanan yang justru memperkeruh situasi di lapangan. Menurutnya, krisis yang terjadi tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak swasta.
"Yang terjadi bukan hanya kericuhan, tapi juga hilangnya kepercayaan publik. Pemerintah dan PT KEI harus introspeksi. Jangan sampai kepentingan eksplorasi menghancurkan harmoni sosial di Kangean." tegasnya.
Faizin menegaskan bahwa DPRD Jatim akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas ESDM dan instansi terkait yang dianggap lalai dalam mengantisipasi potensi konflik sosial di wilayah kepulauan tersebut.
"Kami minta Gubernur turun langsung ke Kangean dan berdialog dengan masyarakat, bukan hanya memberi instruksi dari balik meja birokrasi. Kangean tidak boleh dijadikan eksperimen kebijakan yang mengorbankan ketenangan rakyat." ucapnya. (Dam)
