JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 semester pertama, serta pembahasan prognosis enam bulan ke depan.
Rakor tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Bondowoso dan dihadiri oleh perwakilan OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV, termasuk RSUD dr. Koesnadi Bondowoso dan beberapa OPD lainnya, Selasa (05/08/2025).
Direktur RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, Yus Priyatna, memaparkan bahwa serapan anggaran di semester pertama tahun ini telah mencapai angka yang sangat tinggi.
" Realisasi atau serapan anggaran kami untuk semester pertama sudah 99 persen. Semua kegiatan berjalan sesuai progres bulanan," ujarnya.
Menurut Yus, dari alokasi 50 persen anggaran tahunan yang tersedia di semester pertama, hampir seluruhnya telah terserap dan digunakan sesuai rencana. Hal ini menunjukkan kinerja manajerial dan pengelolaan keuangan RSUD berjalan optimal dan tepat sasaran.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, memberikan apresiasi terhadap capaian RSUD dalam menyerap anggaran dan memenuhi target-target pendapatan. Ia menyebut, RSUD telah menjadi contoh dalam pengelolaan PAD di sektor kesehatan.
" Realisasi PAD RSUD dari target Rp160 miliar telah mencapai sekitar Rp79 miliar lebih. Ini patut diapresiasi, apalagi tidak semua OPD dibebani target PAD seperti RSUD," jelas Abdul Majid.
Ia menambahkan, selain keberhasilan RSUD, perhatian Komisi IV juga tertuju pada sektor pendidikan, khususnya terkait konsistensi antara realisasi anggaran dengan target prognosis semester kedua.
Abdul Majid menyoroti bahwa adanya pergeseran anggaran turut memengaruhi struktur belanja di berbagai OPD. Belanja langsung dan belanja modal menjadi terdampak, yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi sesuai rencana awal.
" Kami mencatat, ada beberapa program yang harus tertunda atau bahkan batal karena ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi. Ini menjadi perhatian serius Komisi," ujarnya.
Ia juga menyebut, tantangan pada semester kedua diprediksi akan lebih berat. Beberapa OPD masih mencatat serapan anggaran yang rendah di semester pertama, bahkan ada yang baru menyentuh angka 30 persen.
Rendahnya penyerapan ini menurutnya bukan semata-mata karena lemahnya kinerja, namun lebih kepada dampak regulasi dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan oleh daerah, dan berimbas pada fleksibilitas perencanaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Abdul Majid menjelaskan bahwa komponen belanja pegawai yang tidak bisa dikurangi menjadi beban tetap dalam struktur anggaran, yang membuat belanja lain harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Komisi IV meminta agar OPD-OPD mitra dapat terus berbenah dan menyesuaikan strategi pelaksanaan anggaran di semester kedua, agar target kinerja tetap bisa tercapai dan pelayanan publik tidak terganggu. (Eko)
