JATIMPOS.CO/SURABAYA - Sengketa batas wilayah atas 16 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung hingga kini belum menemukan titik akhir. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal penyelesaiannya hingga tuntas.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, usai kunjungan kerja Komisi A ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
"Tema kita ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI salah satunya terkait dengan permasalahan konflik 16 pulau antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek," ujar Agus Cahyono, Kamis (10/7/2025).
Dari kunjungan kerja di Jakarta itu, Agus menyebut bahwa sebenernya Kemendagri sudah menawarkan format penyelesaian terhadap sengketa 16 pulau itu. Format tersebut nantinya akan dibahas bersama gubernur, sekretaris daerah provinsi (sekdaprov), serta bupati dan ketua DPRD di kabupaten yang terlibat sengketa, yakni Trenggalek dan Tulungagung.
"Sebetulnya tinggal menunggu kesediaan kehadiran para pejabat tersebut. Sebetulnya sudah mau diagendakan pekan ini, cuma kebetulan lagi ada kesibukan ibu gubernur dan bapak sekdaprov, sehingga belum bisa dilaksanakan agenda penyampaian hasil kajian di Kemendagri untuk menyelesaikan konflik tersebut," tuturnya.
Politisi PKS itu menambahkan, Kemendagri juga telah menyelesaikan kajian-kajian terkait batas wilayah di 16 pulau yang disengketakan. Kajian tersebut dilakukan berbasis historis dan data-data penunjang lainnya.
"Jadi, kemarin disampaikan Insyaallah keputusan terkait dengan 16 pulau itu diikutkan ke kabupaten mana, itu Insyaallah tidak menimbulkan permasalahan lagi," ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini juga menjadi perhatian di Komisi II DPR RI. Karena itu, dengan peran aktif semua pihak diharapkan sengketa batas wilayah di 16 pulau yang melibatkan Trenggalek dan Tulungagung bisa segera tuntas.
"Sebenarnya tinggal nunggu teknisnya saja kalau dari informasi kemarin. Kemudian, kebetulan yang menerima Komisi A adalah DPR RI dari Dapil Jawa Timur, sehingga juga memiliki sense terhadap permasalahan-permasalahan di Jawa Timur," ungkapnya.
"Jadi, kalau terkait dengan rekomendasi kita di Komisi A, ya sesegera mungkin agar disampaikan saja ya, terkait dengan hasil kajian penyelesaian konflik 16 pulau tersebut," sambung Agus Cahyono. (zen)
