JATIMPOS.CO.TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyerahkan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2025–2029 kepada DPRD setempat.
Penyerahan dilakukan dalam agenda rapat paripurna yang digelar pada Selasa (10/6/2025).
Dalam penyampaiannya, Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menekankan tiga pilar utama pembangunan dalam RPJMD kali ini, yakni pembangunan kota yang atraktif, peningkatan ekonomi masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Poin pentingnya, kita ingin bangun kota yang atraktif, ekonomi masyarakat meningkat, dan SDM masyarakat juga kita tingkatkan,” ujar Mas Ipin usai mengikuti rapat paripurna.
Lebih lanjut, Mas Ipin menjelaskan bahwa arah pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemerataan, termasuk dalam hal infrastruktur. Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur jalan cenderung terkonsentrasi di wilayah dataran, ke depan pemerintah daerah berupaya menjangkau kawasan pedesaan yang selama ini belum tersentuh.
“Selama ini kita jalankan prosedur berapa panjang jalan yang dibangun. Tapi kenyataannya, jalan itu banyak yang terkumpul di daerah dataran saja. Kawasan rural belum terjangkau,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong adanya indikator pemerataan infrastruktur serta pembangunan infrastruktur yang ramah bencana, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam.
Mas Ipin juga menyinggung pentingnya sinergi antara RPJMD dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sedang dibahas bersama DPRD. Menurutnya, perubahan struktur organisasi harus mendukung arah kebijakan pembangunan daerah.
“SOTK ini kendaraan kita untuk mencapai tujuan. Saya ingin struktur baru ini membuka ruang agar pendapatan masyarakat dan daerah bisa meningkat,” jelasnya.
Guna mendukung pembiayaan pembangunan, Pemkab Trenggalek juga menargetkan peningkatan ruang fiskal hingga 30 persen melalui efisiensi, digitalisasi, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Ia mencontohkan aset seperti Rumah Coklat yang sedang dikembangkan untuk menjadi pusat produksi sekaligus workshop UMKM.
“Kalau sudah bangun, jangan ada biaya keluar lagi. Harusnya sudah bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini juga membahas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran tahun 2024.
“Bulan Juni ini seluruh agenda itu harus kita selesaikan. RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan, LPJ juga begitu. Sepuluh hari lalu kita terima LHP BPK dan alhamdulillah hasilnya WTP,” kata Doding.
Terkait perubahan SOTK, menurut Doding, saat ini sedang dalam pembahasan panitia khusus. Usulan Bupati sebelumnya adalah penambahan satu organisasi perangkat daerah (OPD), namun hal tersebut masih melihat kondisi keuangan daerah.
“Pak Bupati juga menyampaikan, kalau keuangan berat ya tidak perlu penambahan, cukup ubah struktur dinasnya saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perubahan SOTK harus selaras dengan arah RPJMD. Tema besar pembangunan masih sejalan dengan periode sebelumnya, yakni Meroket (Merata, Religius, Objektif, Kreatif, dan Tangguh), hanya saja prioritasnya sedikit berubah.
“Tahun ini kita balik. Lingkungan hidup menjadi prioritas pertama, lalu peningkatan ekonomi, dan terakhir penguatan SDM,” jelas Doding.
Ia berharap pembahasan Perda RPJMD dan perubahan SOTK bisa rampung secara bersamaan agar pelaksanaannya berjalan selaras. Namun, ia mengakui adanya kendala regulasi dari pemerintah pusat, seperti rencana penggabungan dinas perpustakaan dengan Kominfo yang tidak diperbolehkan oleh aturan pusat. (ard).
