JATIMPOS.CO/SURABAYA — Langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam membenahi sistem pemotongan unggas mulai memperlihatkan hasil. Rumah Potong Unggas (RPU) di kawasan Jeruk, Lakarsantri, kini telah berdiri megah dan siap menjadi sentral pemotongan ayam di Kota Pahlawan.
Namun, kunjungan kerja Komisi B DPRD Surabaya pada Senin (21/04/2025) mengungkap beberapa catatan penting yang perlu segera diselesaikan sebelum RPU ini benar-benar beroperasi. Mulai dari peralatan pemotongan yang belum sepenuhnya memenuhi standar higienitas, hingga akses jalan dan ketersediaan air bersih dari PDAM yang belum rampung.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faridz Afif, menyebut pengalihan pengelolaan RPU dari Pemkot ke PD Rumah Potong Hewan (PD RPH) adalah langkah strategis. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi solusi untuk menjawab persoalan pemotongan unggas di Surabaya yang selama ini tersebar di berbagai pasar tanpa pengawasan ketat.
"Ini gebrakan baru dari Pemkot. Jika RPU ini dikelola dengan manajemen yang baik, bukan tidak mungkin persoalan pemotongan unggas bisa selesai, sekaligus menjamin suplai pangan unggas untuk warga," ujar Afif kepada pers usai melakukan peninjauan.
Meski demikian, Afif menyoroti beberapa kekurangan yang ditemui di lapangan, terutama kondisi peralatan pemotongan yang dinilai belum memadai. Ia menyebut sekitar 40 persen peralatan masih perlu pembaruan, mengingat proses pemotongan unggas berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat.
"Peralatannya ada yang kurang, ada juga yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Ini menyangkut soal keamanan pangan. Kalau alatnya tidak stainless, potensi kontaminasi bakteri bisa tinggi dan itu berbahaya bagi konsumen," tegasnya.
Selain itu, Afif juga menyoroti akses jalan menuju RPU yang belum sempurna, serta suplai air bersih yang hingga kini belum terpasang secara optimal. Hal ini dinilai krusial karena air menjadi faktor penting dalam proses pemotongan unggas yang higienis.
Sementara itu, Direktur Utama PD RPH Surabaya, Fajar Isnugroho, mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibereskan sebelum RPU Lakarsantri bisa beroperasi penuh. Menurutnya, meskipun secara bangunan proyek RPU sudah rampung dan telah diserahterimakan ke PD RPH, operasional baru bisa dilakukan setelah semua fasilitas pendukung siap.
"Kami tidak ingin terburu-buru. Masih ada alat yang perlu dilengkapi, termasuk beberapa mesin dan suplai air dari PDAM yang harus dipastikan aman sebelum proses pemotongan dimulai," jelas Fajar.
RPU Lakarsantri dirancang mampu memotong hingga 5.000 ekor unggas per hari, termasuk ayam, bebek, dan mentok. Ke depan, PD RPH bersama Pemkot berencana mendorong seluruh proses pemotongan unggas di Surabaya untuk dipusatkan di fasilitas ini, sehingga daging ayam yang beredar di pasar maupun restoran sudah dalam kondisi siap konsumsi dan lolos standar higienitas.
"Kami berharap ke depannya semua pemotongan unggas yang selama ini dilakukan di pasar bisa dipindahkan ke sini. Ini penting untuk memastikan daging unggas yang beredar sudah aman, bersih, dan siap konsumsi," tambah Fajar.
DPRD pun mendorong Pemkot segera menyelesaikan regulasi pendukung agar proses pemindahan pemotongan unggas dari pasar tradisional ke RPU bisa berjalan lancar. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada pedagang agar kebijakan ini tidak hanya berhenti di tataran wacana.
Dengan fasilitas yang semakin lengkap dan sistem pengelolaan yang baik, RPU Lakarsantri diharapkan bisa menjadi model rumah potong unggas modern yang aman dan sehat bagi warga Surabaya. (fred).
