JATIMPOS.CO//SURABAYA - Pejabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono memberi jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023.
Hal ini disampaikan saat sidang Paripurna DPRD Jatim yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si. dengan agenda Nota Penjelasan Mengenai Jawaban Gubernur, senin (22/04/2024) pagi.
“Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi, dan segenap anggota dewan yang terhormat. Secara khusus, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Panitia Khusus (PANSUS) Pembahas LKPJ, yang menyatakan bahwa LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi kaidah yuridis formal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, dan telah melanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ujar Adhy.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PBB dan Partai Hanura, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai NasDem terkait upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, Adhy Karyono menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya komprehensif melalui 3 (tiga) strategi, yaitu.
Pertama menurut Adhy, menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui Program Bantuan Jaminan Sosial dan Subsidi, antara lain Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus), Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (ASPD). Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Kontribusi Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), Pembiayaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (BIAKESMASKIN) yang mendorong sinergitas dan komplementaritas program untuk mendukung program bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, antara lain Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Pemberdayaan BUM-Desa, Desa Berdaya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Kolam Lele Keluarga (KOLEGA), Peti Koin Bermantra, Pelatihan Kerja, yang dapat mendorong peningkatan kapasitas SDM dan Usaha Masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan Masyarakat.
Ketiga, menurunkan jumlah kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah dengan program, antara lain rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU), program elektrifikasi dan program jambanisasi.
Selanjutnya, menanggapi pertanyaan Fraksi Partai PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait tingkat pengangguran dengan realisasi investasi, dapat Eksekutif sampaikan bahwa berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, nampak bahwa jika dirata-ratakan maka setiap Rp 1 triliun realisasi investasi tahun 2023 di Jawa Timur mampu menyerap 1.623 orang tenaga kerja atau ada kenaikan dibanding tahun 2022 yang hanya mampu menyerap rata-rata sebesar 1.334 orang tenaga kerja.
“Meskipun harus diakui bahwa industri padat modal dinilai kurang berkontribusi optimal terhadap angka penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain masih memberikan ruang yang luas bagi bertumbuhnya industri padat karya yang banyak membutuhkan tenaga kerja secara remuneratif (dalam jumlah banyak).” Ujar Adhy.
“Dilihat dari sektor lapangan usaha, realisasi investasi tahun 2023 terbesar ada di sektor pertambangan, industri dan perdagangan/properti. Sedangkan jika dilihat wilayahnya terbanyak ada di Gresik, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo dan Tuban. Penyerapan tenaga kerja terbanyak masih berada di daerah kawasan industri yakni, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Malang.” Ujar Adhy.
Selain itu, jika dihubungkan dengan penurunan TPT maka untuk Kabupaten Gresik mampu menurunkan TPT sebesar 1,02 persen, menambah orang bekerja sebanyak 24,27 persen atau mampu memberi kenaikan Kesempatan Kerja (KK) dari 92,16 persen menjadi 93.18 persen.
Untuk investasi di Kota Surabaya berdampak menurunkan TPT sebesar 0.86 persen, menambah orang bekerja sebanyak 3,13 persen atau mampu memberi kenaikan Kesempatan Kerja (KK) dari 92,37 persen menjadi 93,24 persen.
Untuk investasi di Kabupaten Sidoarjo berdampak menurunkan TPT sebesar 0,75 persen, dan mampu memberi kenaikan Kesempatan Kerja (KK) dari 91,20 persen menjadi 91,94 persen.
Untuk investasi di Kabupaten Pasuruan berdampak menurunkan TPT sebesar 0,43 persen atau mampu memberi kenaikan Kesempatan Kerja (KK) dari 94,09 persen menjadi 94,52 persen.
Untuk investasi di Kabupaten Malang berdampak menurunkan TPT sebesar 0,87 persen atau mampu memberi kenaikan Kesempatan Kerja (KK) dari 93,24 persen menjadi 94,07 persen.
Guna meningkatkan kualitas calon pencari kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur aktif melaksanakan Program Pelatihan Kerja di 16 UPT BLK dan pelatihan dengan sarana Mobile Training Unit untuk menjangkau peserta pelatihan di luar lingkungan 16 UPT BLK.
Sedangkan untuk perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui kerjasama dalam suatu forum dengan perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk dapat melaksanakan program pemagangan dan job market fair.
Di sisi lain, guna meningkatkan skill lulusan SMK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya untuk menyelaraskan kurikulum SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
Di akhir, Pj Gubernur Adhy mengatakan bahwa jawaban dimaksud tidak hanya kami sajikan sebagai jawaban atas pertanyaan Yang Terhormat Segenap Anggota DPRD, namun usul, saran dan kritik yang konstruktif akan kami pergunakan sebagai masukan dalam setiap aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Timur ke depan. (zen)
