JATIMPOS.CO/SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di rumah dinas wali kota, Jalan Sedap Malam, Kamis (30/1/2020). Kunjungan tersebut, bertujuan dalam rangka akselerasi keberhasilan dalam program Keluarga Berencana (KB).
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, menyambut hangat kedatangan para tamu yang hadir di rumah dinas wali kota. Diantaranya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI beserta jajarannya, Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jatim, Perwakilan PIK-R Surabaya, Perwakilan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Perwakilan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dan tenaga ahli.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar menyampaikan, bahwa Kota Surabaya sangat bagus dalam menjalankan program-program pengendalian penduduk, seperti KB dan ketahanan keluarga. Apalagi, sejak di bawah kepemimpinan Wali Kota Risma, Surabaya menjelma menjadi kota yang terbaik dalam menangani program KB dan pembangunan ketahanan keluarga.
“Makanya kita datang ke sini (Surabaya). Mudah-mudahan kota yang lain bisa menyontoh apa yang telah dilakukan Kota Surabaya,” kata Anshori dalam sambutannya.
Anshori mengungkapkan, penduduk Jawa Timur berjumlah sekitar 40 Juta, Jawa Tengah 35 juta, Jawa Barat 48 juta dan DKI Jakarta sekitar 10 juta. Namun, hampir 50 – 60 juta itu penduduknya ada di Jawa. Jika jumlah populasi penduduk tersebut tidak bisa dikendalikan, maka hal ini akan sangat berbahaya. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengendalikan jumlah populasi penduduk tersebut.
“Kalau kita tidak bisa mengendalikan atau mengambil manfaat dari bonus demografi, saya kira di tahun 2030 atau 2035 kita bukan mendapat bonus demografi, tapi bahaya demografi, karena tidak bisa mengendalikan itu,” terangnya.
Karena itu, bagi dia, program pengendalian penduduk menjadi sangat penting dalam menyambut datangnya bonus demografi di tahun mendatang. Makanya, pihaknya ingin mengundang Wali Kota Risma ke DPR RI, untuk memaparkan program ketahanan keluarga yang telah berjalan di Surabaya. Sebab, ia menilai, program ketahanan keluarga di Surabaya bisa dicontoh bagi kota atau kabupaten lain di Indonesia.
“Maksud dan tujuan kami ke sini ingin mendapat masukan-masukan di lapangan dan lain-lain. Insya Allah kita juga siap membantu mendukung program-program yang ada di Kota Surabaya,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma juga memaparkan beberapa program ketahanan keluarga yang telah berjalan di Surabaya. Bagi dia, ketahanan keluarga adalah hal yang sangat penting. Karena, hal ini juga berpengaruh terhadap masa depan anak-anak.
“Makanya saya selalu sampaikan kepada orang Surabaya bahwa keberhasilan kita adalah saat kita bisa membuat anak-anak kita berhasil dan sukses,” kata dia.
Menurutnya, kenapa hal ini menjadi penting, karena apapun yang akan terjadi pada negara ini, akan bergantung pada anak-anak. Makanya, ketika di Surabaya ada masalah keluarga, penanganan yang dilakukan pemkot selalu bersifat komprehensif.
“Penanganan yang kita lakukan harus komprehensif. Jadi tidak bisa dari sisi ayah, ibu atau anaknya saja. Makanya ketika ada masalah kita penanganannya semuanya,” jelasnya.
Namun begitu, ia juga selalu menekankan kepada para istri agar selalu menghormati suaminya. Bagi Wali Kota Risma, setinggi apapun pendapatan atau jabatan perempuan, mereka tetaplah seorang istri rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya.
“Karena itu saya minta mereka (istri) tetap menghormati suami, walaupun pendapatan mereka lebih tinggi. Sehingga kualitas keluarganya tetap bagus,” katanya.
Sementara itu, salah satu anggota Komisi IX DPR RI, Imam Suroso mengaku sangat bangga dengan berbagai program yang telah diinisiasi Wali Kota Risma. Menurutnya, program yang telah berjalan di Surabaya ini perlu diaplikasikan ke kota atau kabupaten lain di Indonesia.
“Jadi intinya saya dan teman-teman sangat mengapresiasi. Kami dengan teman-teman juga sepakat apa yang disampaikan (paparan Wali Kota Risma) nanti di Jakarta, kami siap mendukung,” tandasnya. (*)
