JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggeser pendekatan penanganan banjir di Desa Wonoboyo, dari sekadar respons darurat menuju sistem penanggulangan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Langkah ini ditandai dengan peninjauan langsung oleh Bupati Abdul Hamid Wahid ke lokasi terdampak.
Di lapangan, penanganan sementara masih menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan warga. Salah satunya melalui pemasangan bronjong yang difungsikan sebagai penahan sekaligus pengarah aliran air, guna mencegah luapan kembali masuk ke permukiman.
" Alhamdulillah hari ini kita mengunjungi langsung lokasi terdampak. Penanganan sementara sudah dilakukan, termasuk pemasangan bronjong sebagai tangkis dan pengarah aliran air," ujar Bupati usai melakukan peninjauan, Senin (13/04/2026).
Namun, pemerintah daerah menyadari bahwa solusi jangka pendek tidak cukup. Karakter geografis wilayah yang berada di perbatasan membuat penanganan banjir membutuhkan pendekatan lintas daerah, khususnya dengan Kabupaten Situbondo.
" Ke depan kita harus berkoordinasi dengan Kabupaten Situbondo karena ini berada di perbatasan dua wilayah," katanya.
Selain infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada pemulihan warga terdampak. Pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan untuk rumah rusak melalui berbagai sumber pendanaan, meski realisasinya masih menunggu proses pendataan dan kesiapan anggaran.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab mulai merancang sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi. Sistem ini dirancang mencakup seluruh tahapan, mulai dari mitigasi risiko, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascakejadian.
" Kita sedang mencoba membangun sistem penanganan kebencanaan yang terintegrasi. Saya minta BPBD dan dinas terkait mulai memitigasi secara terpadu meskipun dalam keterbatasan anggaran," tegasnya.
Upaya tersebut juga dibarengi dengan strategi pembiayaan yang lebih fleksibel. Selain mengandalkan APBD kabupaten, pemerintah membuka peluang dukungan dari APBD provinsi hingga APBN.
Sementara itu, Kepala Dinas BSBK Ansori menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara kolaboratif lintas instansi, dengan fokus pada titik-titik krusial yang berpotensi memperparah dampak banjir.
Empat titik prioritas di Wonoboyo menjadi perhatian utama, termasuk jembatan menuju Glundeng yang terancam putus, jembatan di area gapura, serta aliran Sungai Gunung Putri yang berbatasan langsung dengan wilayah Situbondo.
" Kita fokus pada titik yang menjadi kewenangan kami, terutama agar air tidak kembali langsung masuk ke rumah warga seperti sebelumnya," jelas Ansori.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp500 juta untuk perbaikan bronjong di tujuh titik. Selain Wonoboyo, perbaikan juga dilakukan di wilayah Ampelan Wringin, Botolinggo, dan Sukosari.
Adapun perbaikan jembatan secara permanen direncanakan melalui perubahan APBD, mengingat skema anggaran sebelumnya belum mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dirinya berharap penanganan pascabanjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi bagian dari sistem yang mampu mengurangi risiko bencana sekaligus memperkuat ketahanan wilayah dalam jangka panjang.(Eko)
