JATIMPOS.CO//SURABAYA- Universitas Dr Sutomo (Unitomo) Surabaya resmi menjadi lembaga penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) setelah Ketua Dewan Pers Prof DR Muhammad Nuh memimpin verifikasi factual di kampus Unitomo, Senin (8/3/2021).
Ketua Dewan Pers, M. Nuh pada kesempatan itu mengemukakan, kemampuan Dewan Pers untuk melakukan standarisasi dan uji kompetensi terhadap seluruh wartawan di Indonesia sangat terbatas, sehingga perlu menggandeng pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk itu.
"Dan Unitomo, sudah kami verifikasi, memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk itu," ujar M. Nuh.
Sebelumnya, Unitomo berkolaborasi dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jawa Timur mengajukan menjadi lembaga uji kompetensi wartawan (UKW). Berkas pengajuan disampaikan Wakil Ketua JMSI Jatim Kanti Wiyoto ke Dewan Pers di Jakarta, Rabu (11/11/2020).
Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Unitomo sendiri diketuai Drs. Eko Pamuji, yang selain menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom), sehari-hari juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PWI Jatim dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jatim.
Selain beberapa dosen internal Fikom, Lembaga UKW Unitomo terdapat dosen dari kalangan praktisi pers, yakni : Mahmud Suherrmono (JTV), Achmad Wilyanto (MNC Group), Syaiful Anam (Jatim Pos), dan Kanti Wiyoto (Suara Media News).
Verifikasi Faktual JMSI Jatim
Sebelum verifikasi faktual Unitomo, Ketua Dewan Pers, M.Nuh didampingi Komisioner Dewan Pers, Agus Sudibyo, Ketua JMSI Pusat Teguh Santosa melakukan verifikasi factual JMSI Jatim di Kantor JMSI Jatim di Surabaya, Senin (8/3).
Setelah pemeriksaan berkas, Dewan Pers menyatakan JMSI Jawa Timur dinyatakan telah memenuhi syarat dan terverifikasi faktual oleh Dewan Pers.
Kepada JMSI Jatim, M Nuh berpesan, jurnalisme yang baik harus tetap menjadi pegangan JMSI. "Kita tidak mau ikuti pola Medsos yang mengambil kecepatan. Boleh ambil cepat tapi harus jujur dan beretika jurnalistik. Kalau hanya ingin cepat, jadi medsos saja," ujarnya.
Para insan pers lanjut M Nuh, punya konsekuensi, demikian pula Dewan Pers. Intinya, jangan nambahi perkoro. Ini sifatnya reminding saja. Kalau JMSI masuk wilayah siber maka harus kuasai karakteristiknya. "Karena itu JMSI siapkan agenda pelatihan untuk upgrading," tandasnya. (*)
