JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam menangani bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seruan tersebut disampaikan Said setelah laporan BNPB pada 3 Desember 2025 mencatat 753 korban meninggal, 650 orang hilang, 2.600 orang luka-luka, dan lebih dari 576 ribu warga mengungsi.
Selain itu, politisi asal Pulau Madura itu menyampaikan duka cita mendalam bagi seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu 3 Desember 2025.
Dalam pernyataannya, Said menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana tersebut, termasuk memaksimalkan penggunaan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun.
Menurutnya, anggaran tersebut dapat menopang proses tanggap darurat sekaligus mendukung pemulihan awal di wilayah terdampak.
“Kebutuhan tanggap darurat masih sangat mendesak. Jangan sampai warga kelaparan atau kesulitan mendapatkan bantuan dasar,” katanya.
Said juga menyoroti adanya warga yang terpaksa mengambil barang dari pertokoan dan gudang Bulog. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk keputusasaan akibat distribusi bantuan yang belum merata.
“Mereka melakukan itu untuk mempertahankan hidup. Saya yakin mereka tidak menginginkan tindakan itu jika bantuan sudah tersedia,” ujarnya.
Sebab itu, legislator PDI Perjuangan itu meminta pemerintah mempercepat penyediaan tempat pengungsian yang layak, suplai makanan, fasilitas MCK, selimut, dan pakaian.
Ia juga menekankan pentingnya layanan trauma healing bagi anak-anak serta memperluas operasi pencarian dan penyelamatan untuk menemukan korban yang masih hilang.
Untuk tahap jangka panjang, Said mendorong pemerintah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan skema anggaran multiyears, termasuk APBN 2026.
Menurutnya, kerusakan fasilitas umum—sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga infrastruktur dasar—memerlukan anggaran besar dan perencanaan jangka panjang.
“Pemulihan layanan publik dan pembangunan kembali infrastruktur harus menjadi prioritas setelah masa tanggap darurat selesai," tegasnya. (red)
