JATIMPOS.CO/JEMBER – Ratusan warga yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat (Ormas) berunjukrasa di Gedung DPRD Jember, Kamis (16/6/2022). Mereka menuding Bupati Jember Hendy Siswanto melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Mereka terdiri aliansi masyarakat dan beberapa organisasi masyarakat (Ormas), yakni Relawan Jumadi Made (RJM), Relawan Militan Jember (RMJ), Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK- PAK), Barisan Solid Merdeka (BASOKA), dan Barisan Anak Rantau Jember (BARJ).
Salah satu orator aksi, Jumadi Mase, berorasi menyudutkan Bupati yang dinilai telah melakukan tindakan nepotisme di lingkungan pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember. Ia menyebut nama menantu Bupati, Nadif Ramdhani, sebagai salah satu contoh tindakan nyata dari nepotisme tersebut.
"KKN sudah berlebihan! menantunya sendiri dijadikan Asisten Pembangunan. Memangnya tidak ada pejabat Bagian Umum yang pintar? Kok malah milih menantunya sendiri?"serunya.
Selain urusan nepotisme, aksi yang digelar juga didasari atas buntut panjang kasus proyek pengadaan beras bagi aparatur sipil negara (ASN) Jember, yang dinilai sebagai tindak KKN.
Pasalnya, proyek tersebut dipasrahkan pada Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) yang diduga merupakan besutan Hendy, selaku Bupati Jember saat ini.
Bahkan Jumadi melesetkan kepanjangan KJKS itu merupakan singkatan dari Koperasi Kaji Hendy Siswanto. Bukan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera.
Selain itu, Jumadi juga mengungkapkan bahwa beras yang diadakan oleh KJHS tersebut dinilai tidak layak. Sebab didapati ada kutu hidup pada beras tersebut.
"Masak puluhan ribu ASN suruh makan beras yang ada kutunya?" tandasnya.
Hal yang senada diungkapkan oleh Jay Rahmadi, Presiden RMJ. Ia mengklaim, kelayakan atas pengadaan beras untuk ASN tersebut tidak masuk standar.
"Beras ini banyak kutunya. Dan sudah diuji. Tidak layak disebut beras medium," ujarnya.
Kata Jay, proyek KJHS tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Di mana pihak tersebut merupakan orang-orang yang berada di lingkaran Bupati.
"Saya melihat Koperasi KJHS ini hanya menguntungkan kelompok-kelompok Bupati Hendy. Kita bisa lihat siapa saja yang mengisi di struktur KJHS itu. Aksi ini juga dimaksudkan agar KJHS bisa segera dibubarkan," bebernya.
Diketahui, struktur KJHS diketuai oleh; Arismaya Parahita (Pensiunan Dinas Koperasi dan UKM), Sekretaris; Suko Winarno (Kadispendik), Bendahara; Bambang Saputro (Kadisperindag), dengan pengawas; Ratno Cahyadi Sembodo (Inspektur), Boby Arie Shandy (Kadiskominfo), dan Farisa J Taslim (Kabid Aset BPKAD).
Menanggapi hal tersebut, Komisi A DPRD Jember, Sunardi, mengatakan pihaknya juga sedang mereaksi masalah ini.
"Ini sudah banter di DPRD. Nanti kami akan panggil yang bersangkutan. Kami juga menginginkan yang terbaik untuk masyarakat Jember," ucapnya. (man)
