JATIMPOS.CO/SAMPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menerima kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Pendapa Trunojoyo, Senin (4/10/2021).
Kunker dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Sampang tersebut disambut langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan serta Kepala OPD.
Rombongan kunker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH.MH bersama 15 Anggota Komisi V DPR lainnya dari berbagai Fraksi.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan kedatangan rombongan Komisi V DPR RI diharapkan membawa angin segar untuk kemajuan daerahnya.
Pihaknya memiliki program jalan Srepang yang sudah diproyeksikan sejak lama, namun karena pembebasan lahan di wilayah Bangkalan belum rampung akhirnya diubah menjadi mega proyek Jalan Lintas Selatan (JLS).
Dibangunnya JLS diharapkan bisa mengatasi Desa Disanah dan Desa Marparan di Kecamatan Sreseh yang sejak jaman Belanda hingga saat ini masih terisolir.
Selain itu, pembangunan JLS akan membuat efisiensi jarak tempuh Sampang - Sreseh lebih cepat dari yang semula 45 kilometer akan menjadi 14,3 kilometer.
Dari hal tersebut, nantinya akan berdampak untuk pembukaan urat nadi perekonomian baru di Madura sisi selatan.
Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk membangun JLS yaitu sebesar Rp 1.112.047.915.000 dengan rincian untuk infrastuktur jalan sepanjang 15,3 kilometer senilai Rp 436.203.205.000 dan untuk pembangunan infrastruktur jembatan 5 buah senilai Rp 675.844.710.000.
"Banyak permohonan usulan yang kami lampirkan, namun kita fokus ke JLS jika pun untuk jalannya masih sulit direalisasikan setidaknya jembatan yang 5 buah bisa terealisasi dalam waktu dekat," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi juga berharap dilakukan pelebaran dan peningkatan jalan poros nasional, kemudian jalan Bringkoning - Kedungdung, pembangunan Pasar Tamberu.
Selain itu pembangunan Pasar Hewan Aengsareh, pembangunan Gedung Twin Tower Poltera serta penambahan kuota RTLH masuk dalam usulan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH.MH mengungkapkan bahwa kedatangan rombongan untuk mengetahui permasalahan serta kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Sampang.
Segala masukan dan usulan menjadi catatan Komisi V DPR RI untuk menjadi bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian terkait nantinya.
"Ada keluhan desa yang masih terisolir sejak jaman sebelum merdeka, ini menjadi atensi kita bersama nantinya kemudian Jalan Nasional dengan total penduduk Madura sekitar 5 juta perlu dilakukan pelebaran," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, S.Sos menyampaikan bahwa hal yang sangat tepat jika pembangunan infrastruktur dilakukan di Kabupaten Sampang yang memiliki posisi strategis di tengah Madura.
Orang Madura menurutnya saat ini telah memiliki pola pikir yang cerdas dan mau menerima pembangunan untuk kemajuan daerah.
"Jadi tidak ada alasan lagi untuk Pemerintah Pusat untuk tidak membangun Madura, semua tokoh mulai dari Ulama, Umaranya bahkan ke tokoh blater sangat mendukung," pungkas Wakil Rakyat Dapil Madura tersebut. (dir)
